Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengatakan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di tanah air semakin menciut. Padahal keberadaan BPR langsung bersentuhan dengan masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo, Joko Suyanto mengatakan semakin berkurangnya jumlah BPR ini tidak semata-mata karena faktor negatif seperti halnya bangkrut.
"Ada yang sangat signifikan itu merger antar BPR. Dulu setiap kecamatan itu ada, sekarang dimergerkan menjadi BPR tingkat Kabupaten, begitu juga BPR Kabupaten menjadi Provinsi, seperti itu," ungkapnya saat ditemui di Hotel Novotel Komples Mangga Dua Square, Jakarta, Senin (26/8/2013)
Sebagai contoh, Jawa Timur kini memiliki BPR Jatim yang awalnya merupakan gabungan dari beberapa BPR di setiap kabupaten dan kecamatan.
Namun Joko tak menampik jika berkurangnya jumlah BPR yang beroperasi juga disebabkan pencabitan izin operasional oleh otoritas terkait, dalam hal ini Bank Indonesia "Meskipun ada beberapa yang izinnya dicabut, namun itu nggak seberapa," tegasnya.
Padahal, lanjutnya, peluang bisnis BPR kedepan masih menunjukkan gambaran yang sangat positif mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan perkembangan ekonominya yang cukup pesat.
"BPR ini benar menjalankan konsep perbankannya yang mengandalkan sektor kreditnya, karena kalau pangsa secara bisnis masih positif, UMKM masih sangat lebar peluangnya,"tutupnya.
Data Bank Indonesia, jumlah BPR pada akhir tahun 2010 sebanyak 1.706 unit, sedangkan tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 1.669 unit. Untuk tahun 2012 akhirnya jumlahnya kembali berkurang menjadi 1.653 unit dan pada bulan Juni 2013 ini hanya tersisa 1.639 unit yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. (Yas/Shd)
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo, Joko Suyanto mengatakan semakin berkurangnya jumlah BPR ini tidak semata-mata karena faktor negatif seperti halnya bangkrut.
"Ada yang sangat signifikan itu merger antar BPR. Dulu setiap kecamatan itu ada, sekarang dimergerkan menjadi BPR tingkat Kabupaten, begitu juga BPR Kabupaten menjadi Provinsi, seperti itu," ungkapnya saat ditemui di Hotel Novotel Komples Mangga Dua Square, Jakarta, Senin (26/8/2013)
Sebagai contoh, Jawa Timur kini memiliki BPR Jatim yang awalnya merupakan gabungan dari beberapa BPR di setiap kabupaten dan kecamatan.
Namun Joko tak menampik jika berkurangnya jumlah BPR yang beroperasi juga disebabkan pencabitan izin operasional oleh otoritas terkait, dalam hal ini Bank Indonesia "Meskipun ada beberapa yang izinnya dicabut, namun itu nggak seberapa," tegasnya.
Padahal, lanjutnya, peluang bisnis BPR kedepan masih menunjukkan gambaran yang sangat positif mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan perkembangan ekonominya yang cukup pesat.
"BPR ini benar menjalankan konsep perbankannya yang mengandalkan sektor kreditnya, karena kalau pangsa secara bisnis masih positif, UMKM masih sangat lebar peluangnya,"tutupnya.
Data Bank Indonesia, jumlah BPR pada akhir tahun 2010 sebanyak 1.706 unit, sedangkan tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 1.669 unit. Untuk tahun 2012 akhirnya jumlahnya kembali berkurang menjadi 1.653 unit dan pada bulan Juni 2013 ini hanya tersisa 1.639 unit yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. (Yas/Shd)
