Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat ada kekuasaan besar di Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Meski mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sudah ditangkap KPK, namun tak menutup kemungkinan ada 'penilep' uang negara lain di SKK Migas.
"Saya yakin ini bukan cuma Rudi, karena ada kekuasaan besar di SKK Migas. Dan selama ini SKK Migas pengawasannya ada di Kementerian ESDM," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi usai diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2013).
Untuk itu, Uchok berpendapat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu melakukan penelusuran terhadap rekening milik orang-orang di SKK Migas. Terutama para petingginya.
"KPK dalam hal ini meminta bantuan PPATK untuk menelusuri rekeningnya orang-orang di SKK Migas. Di-tracking itu rekening-rekeningnya," imbuhnya.
Menurut Uchok, penelusuran jejak rekening orang-orang di SKK Migas perlu dilakukan. Tujuannya guna mengantisipasi gerak korupsi di SKK Migas.
"KPK harus bergerak cepat untuk memblokir gerak korupsi yang ada di SKK Migas ini. Dan PPATK juga kalau bisa tidak perlu menunggu KPK, bergerak saja sendiri men-tracking rekening orang-orang SKK Migas. Lalu berikan laporannya ke KPK," terang Uchok. (Frd/Ism)
"Saya yakin ini bukan cuma Rudi, karena ada kekuasaan besar di SKK Migas. Dan selama ini SKK Migas pengawasannya ada di Kementerian ESDM," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi usai diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2013).
Untuk itu, Uchok berpendapat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu melakukan penelusuran terhadap rekening milik orang-orang di SKK Migas. Terutama para petingginya.
"KPK dalam hal ini meminta bantuan PPATK untuk menelusuri rekeningnya orang-orang di SKK Migas. Di-tracking itu rekening-rekeningnya," imbuhnya.
Menurut Uchok, penelusuran jejak rekening orang-orang di SKK Migas perlu dilakukan. Tujuannya guna mengantisipasi gerak korupsi di SKK Migas.
"KPK harus bergerak cepat untuk memblokir gerak korupsi yang ada di SKK Migas ini. Dan PPATK juga kalau bisa tidak perlu menunggu KPK, bergerak saja sendiri men-tracking rekening orang-orang SKK Migas. Lalu berikan laporannya ke KPK," terang Uchok. (Frd/Ism)
