Setelah pembelian 51% saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Suez International (Perancis) disetujui, Pemprov DKI kemudian berencana membeli 49% saham selebihnya yang masih dimiliki oleh PT Astratel (Singapura) melalui BUMD DKI yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, bila pembelian tersebut berhasil dilakukan, Jakpro akan mengelola seluruh operasional perusahaan Palyja, mulai dari direktur utama hingga keuangan.
"Operasionalnya Jakpro yang pimpin, sudah ada perjanjian, Pembangunan Jaya 51 persen tapi yang nge-lead perusahaannya adalah Jakpro. Semuanya dari Jakpro," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI akan memberikan kepercayaan kepada Jakpro dalam memimpin Palyja selama 5 tahun ke depan. Sebab, perusahaan DKI dalam bidang properti tersebut berencana akan go public atau penawaran saham (Initial Public Offering/IPO). Maka dari itu, Jakpro diberi kesempatan mengelola Palyja untuk menunjukkan kemampuannya apakah layak untuk go public. Walaupun kepemilikan saham terbesar oleh PT Pembangunan Jaya.
"Jadi kita mau kasih kesan, kita nggak hanya BUMD, tapi profesional juga. Ini untuk menunjukkan kemampuan dia (Jakpro), kan katanya mau go public kan. Kita mau tunjukin bahwa BUMD kita pun profesional, begitu juga dengan Pembangunan Jaya," kata Ahok.
Penawaran pembelian 49% saham Palyja hingga saat ini masih dalam tahap due dilligence atau pengkajian. Sementara, untuk melengkapi proses pembelian 51% yang sudah disetujui, PT Pembangunan Jaya akan mengirim letter of interest (LoI) kepada Suez International.
LoI merupakan surat resmi bisnis mengenai pembelian atau pengambilalihan (akuisisi) aset dan saham perusahaan, penanaman modal atau investasi, modal patungan, atau penggabungan (merger) perusahaan, yang umumnya dalam skala besar secara finansial. (Adi/Sss)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, bila pembelian tersebut berhasil dilakukan, Jakpro akan mengelola seluruh operasional perusahaan Palyja, mulai dari direktur utama hingga keuangan.
"Operasionalnya Jakpro yang pimpin, sudah ada perjanjian, Pembangunan Jaya 51 persen tapi yang nge-lead perusahaannya adalah Jakpro. Semuanya dari Jakpro," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI akan memberikan kepercayaan kepada Jakpro dalam memimpin Palyja selama 5 tahun ke depan. Sebab, perusahaan DKI dalam bidang properti tersebut berencana akan go public atau penawaran saham (Initial Public Offering/IPO). Maka dari itu, Jakpro diberi kesempatan mengelola Palyja untuk menunjukkan kemampuannya apakah layak untuk go public. Walaupun kepemilikan saham terbesar oleh PT Pembangunan Jaya.
"Jadi kita mau kasih kesan, kita nggak hanya BUMD, tapi profesional juga. Ini untuk menunjukkan kemampuan dia (Jakpro), kan katanya mau go public kan. Kita mau tunjukin bahwa BUMD kita pun profesional, begitu juga dengan Pembangunan Jaya," kata Ahok.
Penawaran pembelian 49% saham Palyja hingga saat ini masih dalam tahap due dilligence atau pengkajian. Sementara, untuk melengkapi proses pembelian 51% yang sudah disetujui, PT Pembangunan Jaya akan mengirim letter of interest (LoI) kepada Suez International.
LoI merupakan surat resmi bisnis mengenai pembelian atau pengambilalihan (akuisisi) aset dan saham perusahaan, penanaman modal atau investasi, modal patungan, atau penggabungan (merger) perusahaan, yang umumnya dalam skala besar secara finansial. (Adi/Sss)
