Panglima TNI yang baru disahkan, Jenderal TNI Moeldoko akan menindak tegas prajurit TNI aktif yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2014 mendatang. Netralitas TNI dalam bidang politik telah diatur dalam undang-undang dan harus dipatuhi, tanpa terkecuali.
"Jika tidak netral akan ada tindakan tegas. Akan kita copot jika terbukti. Kalau tidak netral akan menciderai demokrasi," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Selain menjaga netralitas TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini akan memberikan kontribusi positif atas penyelenggaraan pemilihan umum. Bila dibutuhkan, TNI akan membantu pemerintah dalam hal ini KPU untuk mendistribusikan perlengkapan kebutuhan pemilu ke daerah-daerah terpencil.
"Contohnya mungkin perlu bantuan alat angkut udara dalam rangka mendistribusikan dan seterusnya sesuai dengan UU," terang Moeldoko.
Sehingga, menurutnya, proses perjalanan pesta demokrasi melalui pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan adil agar suasana demokrasi tetap terjaga di Indonesia. (Frd/Ism)
"Jika tidak netral akan ada tindakan tegas. Akan kita copot jika terbukti. Kalau tidak netral akan menciderai demokrasi," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Selain menjaga netralitas TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini akan memberikan kontribusi positif atas penyelenggaraan pemilihan umum. Bila dibutuhkan, TNI akan membantu pemerintah dalam hal ini KPU untuk mendistribusikan perlengkapan kebutuhan pemilu ke daerah-daerah terpencil.
"Contohnya mungkin perlu bantuan alat angkut udara dalam rangka mendistribusikan dan seterusnya sesuai dengan UU," terang Moeldoko.
Sehingga, menurutnya, proses perjalanan pesta demokrasi melalui pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan adil agar suasana demokrasi tetap terjaga di Indonesia. (Frd/Ism)
