Asal-usul Pundi Dolar 6 Pejabat Negara

"Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dolar AS," kata Faisal Basri.

oleh Arry Anggadha diperbarui 27 Agu 2013, 15:40 WIB
Tercatat ada 6 pejabat negara memiliki kekayaan berupa dolar Amerika Serikat di atas 100 ribu. Mereka mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Saud Usman.

Kekayaan itu diketahui berdasarkan penelusuran dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengusulkan agar para pejabat dapat menjual simpanan dolarnya. Hal itu demi menjaga perekonomian rakyat banyak. Karena saat ini nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp 11.600 per dolar Amerika Serikat.

"Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dolar AS. Presiden menunjukkan kepada rakyat bersedia lebih dahulu sedikit `berkorban` demi kemaslahatan perekonomian dan rakyat banyak," kata Faisal Basri seperti dikutip dari lamannya.

Lalu, darimana saja sumber dolar para pejabat negara itu? Berikut asal-usul kekayaan dolar 6 pejabat negara, dari pemilik terbanyak:

1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuyanti
Berdasarkan data LHKPN KPK per 1 Februari 2012, harta Wiendu mencapai Rp 10.561.365.731 dan US$ 1.616.887 atau lebih dari Rp 17 miliar, tepatnya Rp 17.535.139.515 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

Kekayaan dolarnya yang mencapai Rp 17,5 miliar itu tercatat berasal dari 2 surat berharga yang masing-masing bernilai US$ 446.913 dan US$ 91.847. Selain itu, Wiendu juga memiliki 3 giro dan setara kas lainnya yang masing-masing bernilai US$ 47.395, US$ 501.289, dan US$ 529.443. Sehingga total dolar yang dimiliki Wiendu mencapai US$ 1.616.887.

2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Berdasarkan data LHKPN KPK per 4 Mei 2012, tercatat harta Ketua Umum Partai Demokrat itu mencapai Rp 9.328.377.172 dan US$ 589.189 atau lebih dari Rp 6 miliar, tepatnya Rp 6.389.754.705.

Kekayaan berupa dolar itu dimiliki SBY dalam bentuk giro dan setara kas lainnya yang nilainya US$ 589.189. Nilai ini meningkat dibanding pada 2009 yang mencapai US$ 269.730.

3. Panglima TNI Jenderal Moeldoko
Berdasarkan data LHKPN KPK, harta mantan KSAD itu per 25 April 2012 tercatat mencapai Rp 32.185.223.702 dan US$ 450 ribu atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.880.250.000. Kekayaan berupa dolar itu dimiliki Moeldoko dalam bentuk giro dan setara kas lainnya. Nilainya US$ 450 ribu.

4. Menteri Keuangan Chatib Basri
Berdasarkan data LHKPN KPK per 18 September 2012, harta mantan Kepala BKPM itu mencapai Rp 10.379.258.225 dan US$ 365.506 atau hampir Rp 4 miliar, tepatnya Rp 3.963.912.570.

Dolar yang dimiliki Chatib Basri berasal dari kekayaan berupa giro dan setara kas. Nilainya US$ 343.906. Selain itu, Chatib juga memiliki piutang dengan nilai US$ 21.600.

5. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Berdasarkan data LHKPN KPK per 21 Mei 2010, tercatat harta Sri Mulyani mencapai Rp 17.290.847.398 dan US$ 393.189.

Sri Mulyani yang saat ini menjadi pejabat penting di Bank Dunia itu memiliki dolar dalam bentuk 2 surat berharga yang diperoleh pada 2007 dengan nilai masing-masing US$ 88.270 dan US$ 80.389 atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.264.134.705. Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki kekayaan dolar dalam bentuk giro dan setara kas sneilai US$ 22.530.

6. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution
Berdasarkan data LHKPN KPK per 10 Januari 2013, tercatat harta Saud mencapai Rp 12.661.901.503. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 100 ribu atau lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1.084.500.000. Kekayaan berupa dolar ini berupa giro dan setara kas lainnya. Nilainya US$ 100 ribu.

Mengenai harta yang dimiliki Presiden SBY, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Julian, tak ada yang salah terkait kepemilikan harta Presiden SBY. Karena selama ini selalu menunaikan kewajiban membayar pajak dan menyerahkan LHKPN.

Sementara, Wamen Wiendu belum bisa memberikan komentar karena sedang menggelar rapat. "Ibu Wamen juga akan rapat di Wapres," kata ajudan Wiendu kepada Liputan6.com. (Ary/Ism)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya