Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun langsung menyelesaikan konflik penyerangan dan pengusiran kaum Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Menurut PAN, belum ada kejelasan dari pemerintah menyelesaikan konflik sejak penyerangan pada 26 Agustus 2012 lalu.
Ketua DPP PAN Bidang Luar Negeri, Bara Hasibuan mengatakan 1 tahun pascatragedi penyerangan terhadap warga Syiah, Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan LPSK menyebut Pemerintah terkesan tidak hadir dan abai mencegah dan menyelesaikan persoalan ini.
"PAN mendesak Presiden SBY untuk segera memimpin penyelesaian masalah yang menimpa warga Syiah Sampang. PAN pun mendukung sepenuhnya rekomendasi TTR tersebut," kata Bara di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Bara menjelaskan kewajiban konstitusional Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk terlibat langsung dalam upaya untuk memastikan perlindungan bagi setiap warga. Menurutnya, Presiden SBY seharusnya menjadikan Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab.
"Khususnya mengenai keharmonisan antar umat beragama, maupun di internal umat beragama, sekaligus menjadi indikator utama kinerja kementerian yang bersangkutan," terang Bara.
Sementara itu, Fungsionaris PAN La Ode Ida menyarankan agar pemerintah lebih serius menjalankan agenda pendidikan toleransi antar warga negara yang di dalamnya termasuk menjalankan misi penciptaan suasana rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negara.
"Rasa aman adalah bagian dari tujuan mulia yang digariskan oleh para founding fathers kita," jelas La Ode.
Karena itu, PAN sangat merasa terganggu kalau ada kelompok warga yang merasa tidak aman akibat dari masih adanya sikap intoleransi sebagian warga Sampang.
"PAN memiliki komitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa masyarakat bangsa ini hidup dalam suasana aman dan damai," ujar dia.
La Ode yang juga mantan Ketua DPD itu menambahkan, PAN merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah terjadinya konflik sesuai dengan UU No.7 Tahun 2012.
"Presiden tetap harus turun langsung menangani konflik, serta memberi arahan teknis dan tegas kepada institusi penegak hukum, mulai dari tingkat pusat sampai daerah," ungkap La Ode.
La Ode Ida mengingatkan target utama pemerintahan SBY yakni menguatkan konsilidasi demokrasi akan gagal jika sikap intoleransi di antara sesama warga masih terus terjadi. Padahal, prasyarat demokrasi adalah dilindunginya hak-hak setiap golongan.
"Prasyarat demokrasi itu sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan kepercayaan. Oleh sebab itu, kegagalan negara dalam melindungi setiap golongan adalah kegagalan dalam menjalankan amanat konstitusi," pungkas La Ode.
Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) menyebut, akibat konflik berdarah sampang membuat warga Syiah kehilangan hak kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.
Warga Syiah juga mengalami pemiskinan karena aktivitas ekonomi sehari-hari tidak berjalan, aset kebun dan sawah tidak bisa digarap dan tidak ada ganti rugi atas harta mereka yang terbakar atau rusak. (Adi/Yus)
Ketua DPP PAN Bidang Luar Negeri, Bara Hasibuan mengatakan 1 tahun pascatragedi penyerangan terhadap warga Syiah, Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan LPSK menyebut Pemerintah terkesan tidak hadir dan abai mencegah dan menyelesaikan persoalan ini.
"PAN mendesak Presiden SBY untuk segera memimpin penyelesaian masalah yang menimpa warga Syiah Sampang. PAN pun mendukung sepenuhnya rekomendasi TTR tersebut," kata Bara di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Bara menjelaskan kewajiban konstitusional Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk terlibat langsung dalam upaya untuk memastikan perlindungan bagi setiap warga. Menurutnya, Presiden SBY seharusnya menjadikan Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab.
"Khususnya mengenai keharmonisan antar umat beragama, maupun di internal umat beragama, sekaligus menjadi indikator utama kinerja kementerian yang bersangkutan," terang Bara.
Sementara itu, Fungsionaris PAN La Ode Ida menyarankan agar pemerintah lebih serius menjalankan agenda pendidikan toleransi antar warga negara yang di dalamnya termasuk menjalankan misi penciptaan suasana rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negara.
"Rasa aman adalah bagian dari tujuan mulia yang digariskan oleh para founding fathers kita," jelas La Ode.
Karena itu, PAN sangat merasa terganggu kalau ada kelompok warga yang merasa tidak aman akibat dari masih adanya sikap intoleransi sebagian warga Sampang.
"PAN memiliki komitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa masyarakat bangsa ini hidup dalam suasana aman dan damai," ujar dia.
La Ode yang juga mantan Ketua DPD itu menambahkan, PAN merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah terjadinya konflik sesuai dengan UU No.7 Tahun 2012.
"Presiden tetap harus turun langsung menangani konflik, serta memberi arahan teknis dan tegas kepada institusi penegak hukum, mulai dari tingkat pusat sampai daerah," ungkap La Ode.
La Ode Ida mengingatkan target utama pemerintahan SBY yakni menguatkan konsilidasi demokrasi akan gagal jika sikap intoleransi di antara sesama warga masih terus terjadi. Padahal, prasyarat demokrasi adalah dilindunginya hak-hak setiap golongan.
"Prasyarat demokrasi itu sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan kepercayaan. Oleh sebab itu, kegagalan negara dalam melindungi setiap golongan adalah kegagalan dalam menjalankan amanat konstitusi," pungkas La Ode.
Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) menyebut, akibat konflik berdarah sampang membuat warga Syiah kehilangan hak kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.
Warga Syiah juga mengalami pemiskinan karena aktivitas ekonomi sehari-hari tidak berjalan, aset kebun dan sawah tidak bisa digarap dan tidak ada ganti rugi atas harta mereka yang terbakar atau rusak. (Adi/Yus)
