Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi mediator untuk memecahkan konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah.
"Kalau kedua belah pihak minta. Ya faktanya itu kan juga rakyat saya di Jateng. Pasti pemimpin jika diminta, saya akan senang hati," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/8/2013).
Namun, meski bersedia memediasi, Ganjar yang juga politisi PDIP itu akan bersikap pasif. "Kalau tidak diminta, saya posisi pasif saja. Kalau saya ikut, bagaimana sih pemerintah kok intervensi," ujar Ganjar.
Ia mengungkapkan, sudah ada beberapa pihak yang menghubungi dan datang menemui dirinya untuk minta difasilitasi. Menurutnya, konflik itu harus segera diselesaikan karena keraton menjadi pusat budaya maka ada nilai-nilai kulturalisme yang ada di sana.
"Mohon kiranya saya minta kepada pihak-pihak di keraton, rembukan duduk baik-baik, pakailah paugeran-paugeran (aturan). Salamanlah untuk menunjukkan bahwa aura keraton itu memang masih luar biasa dan masih dijadikan contoh sosial sehingga kiri-kanannya nanti tidak mencibir yang terjadi," ungkapnya.
Karena itu, Ganjar menambahkan, sebaiknya Keraton Surakarta meniru Keraton Yogyakarta untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. "Dan, saya kira lebih baik bukan pemerintah yang menjadi mediator, melainkan lebih baik Keraton Yogyakarta umpamanya. Sehingga bisa berembuk karena sama-sama raja," ujar Ganjar.
Prahara
Keraton Surakarta Hadiningrat kembali dirundung prahara. Senin 26 Agustus 2013 malam lalu, gerbang Istana didobrak sejumlah orang. Tak tanggung-tanggung, sebuah Hardtop Land Cruiser ditabrakkan ke pintu gerbang Sasono Putro.
Tumbang dan pecahlah pintu gerbang itu. Warga merangsek masuk ke Istana itu. Mereka mengaku ingin mengetahui kondisi keluarga Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi, raja Keraton Kasunanan Surakarta yang mereka agungkan.
Tindakan anarkis itu dipicu pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri oleh Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi di Sasono Narendro.
Pada siang sebelum kericuhan itu, Lembaga Dewan Adat yang dipimpin keturunan keraton Gusti Raden Ayu Koes Murtiyah membubarkan pelantikan tersebut. Dewan Adat tak rela jabatan itu diisi Tedjowulan. (Adi/Mut)
"Kalau kedua belah pihak minta. Ya faktanya itu kan juga rakyat saya di Jateng. Pasti pemimpin jika diminta, saya akan senang hati," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/8/2013).
Namun, meski bersedia memediasi, Ganjar yang juga politisi PDIP itu akan bersikap pasif. "Kalau tidak diminta, saya posisi pasif saja. Kalau saya ikut, bagaimana sih pemerintah kok intervensi," ujar Ganjar.
Ia mengungkapkan, sudah ada beberapa pihak yang menghubungi dan datang menemui dirinya untuk minta difasilitasi. Menurutnya, konflik itu harus segera diselesaikan karena keraton menjadi pusat budaya maka ada nilai-nilai kulturalisme yang ada di sana.
"Mohon kiranya saya minta kepada pihak-pihak di keraton, rembukan duduk baik-baik, pakailah paugeran-paugeran (aturan). Salamanlah untuk menunjukkan bahwa aura keraton itu memang masih luar biasa dan masih dijadikan contoh sosial sehingga kiri-kanannya nanti tidak mencibir yang terjadi," ungkapnya.
Karena itu, Ganjar menambahkan, sebaiknya Keraton Surakarta meniru Keraton Yogyakarta untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. "Dan, saya kira lebih baik bukan pemerintah yang menjadi mediator, melainkan lebih baik Keraton Yogyakarta umpamanya. Sehingga bisa berembuk karena sama-sama raja," ujar Ganjar.
Prahara
Keraton Surakarta Hadiningrat kembali dirundung prahara. Senin 26 Agustus 2013 malam lalu, gerbang Istana didobrak sejumlah orang. Tak tanggung-tanggung, sebuah Hardtop Land Cruiser ditabrakkan ke pintu gerbang Sasono Putro.
Tumbang dan pecahlah pintu gerbang itu. Warga merangsek masuk ke Istana itu. Mereka mengaku ingin mengetahui kondisi keluarga Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi, raja Keraton Kasunanan Surakarta yang mereka agungkan.
Tindakan anarkis itu dipicu pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri oleh Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi di Sasono Narendro.
Pada siang sebelum kericuhan itu, Lembaga Dewan Adat yang dipimpin keturunan keraton Gusti Raden Ayu Koes Murtiyah membubarkan pelantikan tersebut. Dewan Adat tak rela jabatan itu diisi Tedjowulan. (Adi/Mut)
