Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku sepakat dengan hasil audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Isinya, tercantum sejumlah nama anggota DPR berada di pusaran megaproyek itu.
Nazaruddin bahkan mengaku sudah menjelaskan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai peran sejumlah politisi Senayan, dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
"Di DPR itu yang aktif ada beberapa orang. Ada Anas sebagai pengendali penuh, terus saya sebagai pelaksana. Di Komisi X di pimpinan itu yang aktif betul mengendalikan yang selalu men-deal-kan berapa persentasenya itu Rully Chairul Azwar, Mahyudin, Herry Ahmadi," ujar Nazaruddin di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Sementara, tambah Nazar, di level pimpinan koordinator anggaran yang langsung berkomunikasi dengan Badan Anggaran DPR hal ini dilakukan oleh Angelina Sondakh, Wayan Koster, dan politisi Golkar KM. "Itu yang mengendalikan, terus pimpinan Banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program Hambalang ada Olly Dondokambey dan Mirwan Amir," ungkap dia.
Tak hanya itu, Nazar yang awalnya mengaku turut sebagai pelaksana di proyek tersebut juga mengatakan sudah menjelaskan ke penyidik KPK di mana saja uang tersebut setelah cair dibagi-bagikan.
"Saya jelaskan di DPR, di tempat lain, kapan terimanya? Tanggal sekian, terus ada yang terima di rumahnya, diantarkan orangnya, ada juga yang di beberapa tempat itu sudah saya jelaskan," tutur Nazar.
Bantahan demi bantahan sudah disampaikan semua nama yang disebut Nazaruddin di atas. Usai diperiksa sebagai saksi kasus PON Riau di gedung KPK pada Jumat 23 Agustus yang lalu, Rully Chairul Azwar mengaku tidak terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.
Namun, Rully yang pada saat proyek tersebut dibahas masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR mengaku ada persepsi berbeda antara DPR dan BPK. Sementara, untuk Wayan Koster, PDIP telah melakukan proses klarifikasi terkait dugaan keterlibatan ini. (Eks/Ism)
Nazaruddin bahkan mengaku sudah menjelaskan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai peran sejumlah politisi Senayan, dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
"Di DPR itu yang aktif ada beberapa orang. Ada Anas sebagai pengendali penuh, terus saya sebagai pelaksana. Di Komisi X di pimpinan itu yang aktif betul mengendalikan yang selalu men-deal-kan berapa persentasenya itu Rully Chairul Azwar, Mahyudin, Herry Ahmadi," ujar Nazaruddin di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Sementara, tambah Nazar, di level pimpinan koordinator anggaran yang langsung berkomunikasi dengan Badan Anggaran DPR hal ini dilakukan oleh Angelina Sondakh, Wayan Koster, dan politisi Golkar KM. "Itu yang mengendalikan, terus pimpinan Banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program Hambalang ada Olly Dondokambey dan Mirwan Amir," ungkap dia.
Tak hanya itu, Nazar yang awalnya mengaku turut sebagai pelaksana di proyek tersebut juga mengatakan sudah menjelaskan ke penyidik KPK di mana saja uang tersebut setelah cair dibagi-bagikan.
"Saya jelaskan di DPR, di tempat lain, kapan terimanya? Tanggal sekian, terus ada yang terima di rumahnya, diantarkan orangnya, ada juga yang di beberapa tempat itu sudah saya jelaskan," tutur Nazar.
Bantahan demi bantahan sudah disampaikan semua nama yang disebut Nazaruddin di atas. Usai diperiksa sebagai saksi kasus PON Riau di gedung KPK pada Jumat 23 Agustus yang lalu, Rully Chairul Azwar mengaku tidak terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.
Namun, Rully yang pada saat proyek tersebut dibahas masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR mengaku ada persepsi berbeda antara DPR dan BPK. Sementara, untuk Wayan Koster, PDIP telah melakukan proses klarifikasi terkait dugaan keterlibatan ini. (Eks/Ism)
