Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan skema inflasi plus sebesar 5% bagi industri padat karya dan industri umum 10%.
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menghimbau pemerintah untuk tidak melempar tanggung jawab soal UMP. Pasalnya penetapan kenaikan UMP harus berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres).
"Kenaikan UMP juga harus diiringi dengan penentuan Komponen Hidup Layak (KHL) berdasarkan produktivitas dan target pertumbuhan ekonomi. Sehingga ditetapkan upah naik sebesar inflasi plus 5% untuk padat karya dan 10% industri umum," kata dia di acara Indonesia-IMF Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Inpres tersebut, menurut Sofjan, harus menjadi acuan implementasi gubernur dan bupati di masing-masing daerahnya. Sehingga tak ada lagi kenaikan upah yang terlalu tinggi.
"Gubernur dan Bupati apakah akan mendengarkan instruksi ini?. Atau apakah mereka cuma memikirkan politik saja karena pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak tercermin di anggaran pemerintah," tegas dia.
Pemerintah, lanjut dia, harus memastikan bahwa keseimbangan antara moneter dan fiskal dapat tetap terjaga supaya iklim investasi di tanah air semakin membaik.
Pengusaha, menurut Sofjan, mempunyai kewajiban mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi tersebut supaya berhasil.
"Kami sudah adakan pertemuan setiap hari dengan pemerintah, tapi belum tahu mau dibawa kemana arah kebijakan itu. Pemerintah daerah sepertinya tidak khawatir karena setiap kali kami diskusi selalu dilempar ke pemerintah pusat," tutur dia.
Sofjan mendesak pemerintah merubah seluruh birokrasi dan bersama mengatasi kesulitan yang sedang dialami bangsa ini.
"Saya juga minta parlemen dan pemerintah supaya bisa menjalankan paket kebijakan ekonomi. Jangan bicara saja soal Pemilu 2014, karena kalau ekonomi hancur maka kita semua hancur," pungkas dia. (Fik/Nur)
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menghimbau pemerintah untuk tidak melempar tanggung jawab soal UMP. Pasalnya penetapan kenaikan UMP harus berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres).
"Kenaikan UMP juga harus diiringi dengan penentuan Komponen Hidup Layak (KHL) berdasarkan produktivitas dan target pertumbuhan ekonomi. Sehingga ditetapkan upah naik sebesar inflasi plus 5% untuk padat karya dan 10% industri umum," kata dia di acara Indonesia-IMF Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Inpres tersebut, menurut Sofjan, harus menjadi acuan implementasi gubernur dan bupati di masing-masing daerahnya. Sehingga tak ada lagi kenaikan upah yang terlalu tinggi.
"Gubernur dan Bupati apakah akan mendengarkan instruksi ini?. Atau apakah mereka cuma memikirkan politik saja karena pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak tercermin di anggaran pemerintah," tegas dia.
Pemerintah, lanjut dia, harus memastikan bahwa keseimbangan antara moneter dan fiskal dapat tetap terjaga supaya iklim investasi di tanah air semakin membaik.
Pengusaha, menurut Sofjan, mempunyai kewajiban mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi tersebut supaya berhasil.
"Kami sudah adakan pertemuan setiap hari dengan pemerintah, tapi belum tahu mau dibawa kemana arah kebijakan itu. Pemerintah daerah sepertinya tidak khawatir karena setiap kali kami diskusi selalu dilempar ke pemerintah pusat," tutur dia.
Sofjan mendesak pemerintah merubah seluruh birokrasi dan bersama mengatasi kesulitan yang sedang dialami bangsa ini.
"Saya juga minta parlemen dan pemerintah supaya bisa menjalankan paket kebijakan ekonomi. Jangan bicara saja soal Pemilu 2014, karena kalau ekonomi hancur maka kita semua hancur," pungkas dia. (Fik/Nur)
