Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, banjir ponsel di Indonesia mendorong tingginya konsumsi atau pembelian pulsa di masyarakat.
"Berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), biaya yang dikeluarkan rumah tangga miskin untuk pulsa lebih besar dibanding biaya listrik. Ini sudah tidak sehat, padahal listrik merupakan kebutuhan mendasar," ujar dia, Jumat (30/8/2013).
Meski tak menyebut jumlah impor ponsel yang masuk ke tanah air, Bambang bilang, sangat besar angkanya, sehingga perlu ditekan supaya berimbas pada neraca perdagangan Indonesia.
"Saya tidak tahu berapa jumlahnya (ponsel impor), tapi yang pasti besar sekali. Dan sayangnya lebih banyak penyelundupan dibanding yang masuk secara resmi," terangnya.
Dia juga mengindikasikan akan terjadi kelebihan konsumsi dalam pemakaian ponsel pintar mengingat produk tersebut masuk dalam barang produktif untuk kelancaran berkomunikasi.
Di sisi lain, Bambang belum dapat memastikan dampak dari pengenaan PPnBM bagi ponsel pintar terhadap penerimaan negara.
"Tidak bisa ditentukan berapa (jumlah penerimaannya). Yang penting impor ini bisa dikendalikan sedikit, kalau orang sanggup beli ya tidak apa. Kami tidak melarang tapi kami hanya ingin mengendalikan impor," tegas dia. (Fik/Nur)
"Berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), biaya yang dikeluarkan rumah tangga miskin untuk pulsa lebih besar dibanding biaya listrik. Ini sudah tidak sehat, padahal listrik merupakan kebutuhan mendasar," ujar dia, Jumat (30/8/2013).
Meski tak menyebut jumlah impor ponsel yang masuk ke tanah air, Bambang bilang, sangat besar angkanya, sehingga perlu ditekan supaya berimbas pada neraca perdagangan Indonesia.
"Saya tidak tahu berapa jumlahnya (ponsel impor), tapi yang pasti besar sekali. Dan sayangnya lebih banyak penyelundupan dibanding yang masuk secara resmi," terangnya.
Dia juga mengindikasikan akan terjadi kelebihan konsumsi dalam pemakaian ponsel pintar mengingat produk tersebut masuk dalam barang produktif untuk kelancaran berkomunikasi.
Di sisi lain, Bambang belum dapat memastikan dampak dari pengenaan PPnBM bagi ponsel pintar terhadap penerimaan negara.
"Tidak bisa ditentukan berapa (jumlah penerimaannya). Yang penting impor ini bisa dikendalikan sedikit, kalau orang sanggup beli ya tidak apa. Kami tidak melarang tapi kami hanya ingin mengendalikan impor," tegas dia. (Fik/Nur)
