Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mendukung Indonesia untuk mengimpor kedelai dari luar negeri sebagai upaya menstabilkan harga kedelai di pasaran.
Langkah ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek menyusul rencana unjuk rasa yang akan dilakukan pedagang tahu dan tempe.
"Jangka pendeknya memang impor dulu untuk menjaga stabilitas harga. Walaupun kalau tergantung impor selamanya akan menimbulkan persoalan, seperti defisit, permainan harga," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Upaya tersebut, menurut dia terpaksa ditempuh supaya harga kedelai tidak melambung lebih tinggi sehingga mengakibatkan pedagang tahu tempe gulung tikar.
"Nanti mereka tidak bisa lagi jualan. Jadi dalam tempo singkat, (impor) bisa memenuhi kebutuhan dan menstabilkan harga. Tapi jangka menengahnya produksi dalam negeri dipenuhi," tutur Hatta.
Hatta menambahkan, pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk menyerap atau membeli kedelai kepada petani dengan harga Rp 7.000 per kilogram (kg).
"Peraturan Presiden (Perpres) sudah keluar sejak April. Ini dilakukan untuk menjaga pendapatan petani dan akhirnya bisa meningkatkan produksi," pungkasnya. (Fik/Nur)
Langkah ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek menyusul rencana unjuk rasa yang akan dilakukan pedagang tahu dan tempe.
"Jangka pendeknya memang impor dulu untuk menjaga stabilitas harga. Walaupun kalau tergantung impor selamanya akan menimbulkan persoalan, seperti defisit, permainan harga," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Upaya tersebut, menurut dia terpaksa ditempuh supaya harga kedelai tidak melambung lebih tinggi sehingga mengakibatkan pedagang tahu tempe gulung tikar.
"Nanti mereka tidak bisa lagi jualan. Jadi dalam tempo singkat, (impor) bisa memenuhi kebutuhan dan menstabilkan harga. Tapi jangka menengahnya produksi dalam negeri dipenuhi," tutur Hatta.
Hatta menambahkan, pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk menyerap atau membeli kedelai kepada petani dengan harga Rp 7.000 per kilogram (kg).
"Peraturan Presiden (Perpres) sudah keluar sejak April. Ini dilakukan untuk menjaga pendapatan petani dan akhirnya bisa meningkatkan produksi," pungkasnya. (Fik/Nur)
