"Komisi I mengharapkan agar Dubes RI di luar negeri adalah figur yang benar-benar pas, harus top kelasnya. Pos dubes jangan diberikan sebagai balas jasa atau kepentingan politik tapi yang berkualitas," kata Tantowi melalui pesan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Tantowi yang juga politisi Partai Golkar itu menuturkan pemerintah tidak pernah kekurangan stok calon dubes yang mumpuni baik dari Kementrian Luar Negeri, partai politik maupun dari kelompok masyarakat. Ia pun mengkritik calon yang dianggap tidak layak menjadi dubes malah diloloskan pemerintah tahun lalu.
"Tahun lalu, pemerintah mengirimkan nama 34 calon dubes. Setelah pemaparan visi misi dan pendalamam, ada 11 calon menurut Komisi I tidak layak menjadi dubes. Awalnya pemerintah menerima pertimbangan DPR. Tapi belakangan sebagian besar cadubes tidak layak itu tetap dilantik sebagai dubes. Entah apa pertimbangannya," jelas Tantowi yang membidangi Komisi I DPR bidang Hubungan Luar Negeri itu.
Tantowi mengakui penempatan seseorang untuk menjadi Dubes di negara sahabat adalah ranah otoritas Presiden. Tapi kalau ada cadubes yang memang tidak berkualitas baik dari sisi kemampuan diplomasi maupun komunikasi tetap dilantik membuat kerja keras Komisi I menjadi sia-sia.
"Inilah yang membuat banyak anggota komisi I yang mempertanyakan makna pertimbangan dari DPR tersebut bagi Presiden. Dan ini berujung pada belum jelasnya kapan uji kepatutan dan kelayakan bagi ke 22 cadubes tersebut akan dilaksanakan," pungkas Tantowi.
Dari 22 nama yang diajukan pemerintah sebagai calon dubes kepada DPR terdapat nama-nama mantan pemimpin daerah, birokrat dan politisi. Seperti Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke yang menjadi Calon Dubes RI untuk Jerman dan Yusron Ihza Mahendra, politisi Partai Bulan Bintang yang menjadi calon Dubes RI untuk Jepang. (Adi)
Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya minta 22 nama yang diajukan pemerintah untuk menjadi duta besar (Dubes) terpilih benar-benar representasi yang berkualitas dan harus bisa memahami karakter negara. Ia minta penunjukkan bukan berdasarkan balas jasa atau kepentingan politik sesaat saja.
