Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan partainya tak mau didikte partai lain soal siapa tokoh capres mendatang dari PDIP. Meski begitu, pihaknya enggan berpolemik. Ia hanya menegaskan partainya ingin mandiri dalam menentukan capres dan cawapres setelah melihat hasil dari Presidential Treshold (PT).
"Kami tidak ingin berpolemik. Saya kira tidak etis kalau ada partai politik mengurusi partai lain," kata Tjahjo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Namun Tjahjo enggan menunjuk partai mana yang telah mendikte partai besutan Megawati Sukarnoputri tersebut.
"Ada beberapa partai politik yang malah mendikte kami termasuk soal kriteria siapa yang akan maju dalam pilpres. Ini kan aneh, urus saja partai masing-masing. Tapi, soal nama siapa yang akan maju (Capres PDIP) ya kita lihat saja nanti," pungkas dia.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan, pihaknya menghormati jika pada saatnya PDIP akan mengusung capres sendiri. Namun, Gerindra meminta dukungan PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pemilu 2014. "Saya berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2013). (Ali/Ism)
"Kami tidak ingin berpolemik. Saya kira tidak etis kalau ada partai politik mengurusi partai lain," kata Tjahjo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Namun Tjahjo enggan menunjuk partai mana yang telah mendikte partai besutan Megawati Sukarnoputri tersebut.
"Ada beberapa partai politik yang malah mendikte kami termasuk soal kriteria siapa yang akan maju dalam pilpres. Ini kan aneh, urus saja partai masing-masing. Tapi, soal nama siapa yang akan maju (Capres PDIP) ya kita lihat saja nanti," pungkas dia.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan, pihaknya menghormati jika pada saatnya PDIP akan mengusung capres sendiri. Namun, Gerindra meminta dukungan PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pemilu 2014. "Saya berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2013). (Ali/Ism)
