PT Pertamina (Persero) dikabarkan menyerahkan pengoperasian 40 lapangan migas yang saat digarap anak usahanya PT Pertamina EP melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan swasta nasional, Geo Cepu Coorporation (GCC) dan Geo Coorporation Limited (GCL), perusahaan asal China.
"Ada keputusan dari Direktur Hulu Pertamina M Husein yang akan KSO 40 lapangan antara Pertamina EP dengan Geo Cepu Coorporation (GCC) & Geo Coorporation Limited (GCL)," ungkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (5/9/2013).
Skema KSO, menurut Ugan, sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan tidak haram dalam kegiatan operasi migas. Namun kalau yang dikerjasamakan operasinya itu adalah lapangan-lapangan andalan Pertamina untuk mencapai target produksi, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan.
"Kalau itu bukan lapangan backbone (tulang punggung) Pertamina itu tidak masalah. Tapi ini kan lapangannya kami garap sehari-hari, oleh pegawai Pertamina sudah dinaikkan produksinya, eh malah mau di KSO-kan ke perusahaan swasta," terang dia.
Ugan juga menilai hal ini juga bertolak belakang dengan strategi Pertamina ke depan yang ingin meningkatkan produksi dengan mengambil alih lapangan-lapangan yang dioperasikan perusahaan migas asing.
"Di satu sisi Pertamina ingin ambil alih Blok Mahakam dan Siak dari Total dan Chevron, tapi kenapa lapangan yang ada malah diserahkan ke pihak ketiga," jelas dia.
Senada dengan Ugan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra juga menyayangkan keputusan Pertamina tersebut.
Faisal menjelaskan, Serikat Pekerja menolak rencana tersebut karena menyangkut kelanjutan bisnis Pertamina ke depan dan ketahanan energi nasional.
"Produksi Pertamina itu 15% dari total nasional, harusnya demi ketahanan nasional lapangan yang ada dioptimalkan bukan dipecah-pecah. Lapangan sudah 'proven' kok malah diserahkan ke orang," terang dia.
Faisal berpendapat, skema KSO tersebut akan sangat merugikan karena Pertamina harus membagi hasil produksi lapangan itu dengan perusahaan lain yang menjadi mitranya.
"Alasan KSO supaya produksi di lapangan itu bisa meningkat. Kalau perusahaan biasa saja bisa tingkatkan produksi, kenapa Pertamina tidak bisa?" papar dia.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Agus Amperianto mengaku belum mengetahui soal rencana tersebut. "Tidak ada rencana 40 lapangan akan di KSO. Kalau rencana itu ada di holding, kami belum tahu. Tapi kalau di direksi Pertamina EP masih belum ada rencana itu," terang dia. (Ndw/*)
"Ada keputusan dari Direktur Hulu Pertamina M Husein yang akan KSO 40 lapangan antara Pertamina EP dengan Geo Cepu Coorporation (GCC) & Geo Coorporation Limited (GCL)," ungkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (5/9/2013).
Skema KSO, menurut Ugan, sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan tidak haram dalam kegiatan operasi migas. Namun kalau yang dikerjasamakan operasinya itu adalah lapangan-lapangan andalan Pertamina untuk mencapai target produksi, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan.
"Kalau itu bukan lapangan backbone (tulang punggung) Pertamina itu tidak masalah. Tapi ini kan lapangannya kami garap sehari-hari, oleh pegawai Pertamina sudah dinaikkan produksinya, eh malah mau di KSO-kan ke perusahaan swasta," terang dia.
Ugan juga menilai hal ini juga bertolak belakang dengan strategi Pertamina ke depan yang ingin meningkatkan produksi dengan mengambil alih lapangan-lapangan yang dioperasikan perusahaan migas asing.
"Di satu sisi Pertamina ingin ambil alih Blok Mahakam dan Siak dari Total dan Chevron, tapi kenapa lapangan yang ada malah diserahkan ke pihak ketiga," jelas dia.
Senada dengan Ugan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra juga menyayangkan keputusan Pertamina tersebut.
Faisal menjelaskan, Serikat Pekerja menolak rencana tersebut karena menyangkut kelanjutan bisnis Pertamina ke depan dan ketahanan energi nasional.
"Produksi Pertamina itu 15% dari total nasional, harusnya demi ketahanan nasional lapangan yang ada dioptimalkan bukan dipecah-pecah. Lapangan sudah 'proven' kok malah diserahkan ke orang," terang dia.
Faisal berpendapat, skema KSO tersebut akan sangat merugikan karena Pertamina harus membagi hasil produksi lapangan itu dengan perusahaan lain yang menjadi mitranya.
"Alasan KSO supaya produksi di lapangan itu bisa meningkat. Kalau perusahaan biasa saja bisa tingkatkan produksi, kenapa Pertamina tidak bisa?" papar dia.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Agus Amperianto mengaku belum mengetahui soal rencana tersebut. "Tidak ada rencana 40 lapangan akan di KSO. Kalau rencana itu ada di holding, kami belum tahu. Tapi kalau di direksi Pertamina EP masih belum ada rencana itu," terang dia. (Ndw/*)
