Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak rencana PT Pertamina (Persero) untuk menyerahkan operasional 40 lapangan migas perseroan ke perusahaan swasta.
Tak tanggung-tanggung, Serikat Pekerja Pertamina mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja menuntut dibatalkannya kerja sama operasi antara PT Pertamina EP dengan perusahaan nasional, Geo Cepu Coorporation (GCC) dan Geo Coorporation Limited (GCL), perusahaan asal China.
"Kami desak itu dibatalkan. Kalau tidak, maka akan ada sikap industrial seperti aksi demo dan mogok kerja," kata Presiden FSPPB, Ugan Gandar saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (5/9/2013).
Skema KSO, menurut Ugan, sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan tidak haram dalam kegiatan operasi migas. Namun kalau yang dikerjasamakan operasinya itu adalah lapangan-lapangan andalan Pertamina untuk mencapai target produksi, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan.
"Kalau itu bukan lapangan backbone (tulang punggung) Pertamina itu tidak masalah. Tapi ini kan lapangannya kami garap sehari-hari, oleh pegawai Pertamina sudah dinaikkan produksinya, eh malah mau di KSO-kan ke perusahaan swasta," terang dia.
Ugan juga menilai hal ini juga bertolak belakang dengan strategi Pertamina ke depan yang ingin meningkatkan produksi dengan mengambil alih lapangan-lapangan yang dioperasikan perusahaan migas asing.
"Di satu sisi Pertamina ingin ambil alih Blok Mahakam dan Siak dari Total dan Chevron, tapi kenapa lapangan yang ada malah diserahkan ke pihak ketiga," jelas dia.
Baca juga:
SP Berang, Pertamina Serahkan Operasi 40 Lapangan Migas ke Swasta
Tak tanggung-tanggung, Serikat Pekerja Pertamina mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja menuntut dibatalkannya kerja sama operasi antara PT Pertamina EP dengan perusahaan nasional, Geo Cepu Coorporation (GCC) dan Geo Coorporation Limited (GCL), perusahaan asal China.
"Kami desak itu dibatalkan. Kalau tidak, maka akan ada sikap industrial seperti aksi demo dan mogok kerja," kata Presiden FSPPB, Ugan Gandar saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (5/9/2013).
Skema KSO, menurut Ugan, sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan tidak haram dalam kegiatan operasi migas. Namun kalau yang dikerjasamakan operasinya itu adalah lapangan-lapangan andalan Pertamina untuk mencapai target produksi, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan.
"Kalau itu bukan lapangan backbone (tulang punggung) Pertamina itu tidak masalah. Tapi ini kan lapangannya kami garap sehari-hari, oleh pegawai Pertamina sudah dinaikkan produksinya, eh malah mau di KSO-kan ke perusahaan swasta," terang dia.
Ugan juga menilai hal ini juga bertolak belakang dengan strategi Pertamina ke depan yang ingin meningkatkan produksi dengan mengambil alih lapangan-lapangan yang dioperasikan perusahaan migas asing.
"Di satu sisi Pertamina ingin ambil alih Blok Mahakam dan Siak dari Total dan Chevron, tapi kenapa lapangan yang ada malah diserahkan ke pihak ketiga," jelas dia.
Baca juga:
SP Berang, Pertamina Serahkan Operasi 40 Lapangan Migas ke Swasta
