Beredarnya kuesioner yang memuat gambar dan ukuran kelamin sebagai syarat siswa untuk masuk SMP di Sabang disayangkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Anas M Adam. Dia menyebut pelaksana program, yaitu Dinas Kesehatan Sabang, melakukan keteledoran.
"Itu keteledoran pelaksana program. Kuesioner itu tidak sesuai dengan program pendidikan kami," tutur Anas ketika dihubungi Liputan6.com dari Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Anas menyebut Dinas Kesehatan Sabang tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Selain itu, sebagai pelaksana program, Dinas Kesehatan setempat tidak memperhatikan budaya setempat. "Sehingga menimbulkan reaksi dari majelis ulama dan warga setempat," kata dia.
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh, program penjaringan kesehatan siswa itu merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah. Namun, kuesioner tersebut belum ditemukan di daerah lain.
"Itu katanya sama di semua daerah, tapi kami tidak temukan di daerah lain. Di Aceh mungkin ada penjaringan kesehatan, tapi tidak memuat seperti yang di Sabang itu," tutur dia.
Sejumlah orangtua siswa yang anaknya bersekolah di sebuah SMP negeri di Sabang mengeluhkan pemberian kuesioner kesehatan tersebut. Sebab, dalam kuesioner itu memuat gambar dan ukuran kelamin pria dan wanita.
Para siswa diharuskan mengisi 1 halaman yang bergambar contoh payudara, kemaluan laki-laki, dan kemaluan perempuan. Masing-masing ada 4 nomor dari gambar itu, mulai ukuran kecil hingga besar. Siswa disuruh melingkari salah satunya.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui program tersebut adalah program dari kementeriannya. Namun, pelaksanaannya dinilai salah. "Itu bentuk program monitoring kesehatan anak di sekolah. Sebenarnya program ini bagus," kata Ali Ghufron. (Eks/Ism)
"Itu keteledoran pelaksana program. Kuesioner itu tidak sesuai dengan program pendidikan kami," tutur Anas ketika dihubungi Liputan6.com dari Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Anas menyebut Dinas Kesehatan Sabang tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Selain itu, sebagai pelaksana program, Dinas Kesehatan setempat tidak memperhatikan budaya setempat. "Sehingga menimbulkan reaksi dari majelis ulama dan warga setempat," kata dia.
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh, program penjaringan kesehatan siswa itu merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah. Namun, kuesioner tersebut belum ditemukan di daerah lain.
"Itu katanya sama di semua daerah, tapi kami tidak temukan di daerah lain. Di Aceh mungkin ada penjaringan kesehatan, tapi tidak memuat seperti yang di Sabang itu," tutur dia.
Sejumlah orangtua siswa yang anaknya bersekolah di sebuah SMP negeri di Sabang mengeluhkan pemberian kuesioner kesehatan tersebut. Sebab, dalam kuesioner itu memuat gambar dan ukuran kelamin pria dan wanita.
Para siswa diharuskan mengisi 1 halaman yang bergambar contoh payudara, kemaluan laki-laki, dan kemaluan perempuan. Masing-masing ada 4 nomor dari gambar itu, mulai ukuran kecil hingga besar. Siswa disuruh melingkari salah satunya.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui program tersebut adalah program dari kementeriannya. Namun, pelaksanaannya dinilai salah. "Itu bentuk program monitoring kesehatan anak di sekolah. Sebenarnya program ini bagus," kata Ali Ghufron. (Eks/Ism)
