Anggota Komisi X DPR Hanif Dhakiri mengatakan insiden kuesioner uji kesehatan yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Sabang, Aceh, sangat tidak bermoral dan keluar dari budaya bangsa. Terlebih, dalam kuesioner itu siswa diminta mencantumkan ukuran dan ketebalan rambut kelamin hingga payudara siswa.
"Saya belum tahu persis bagaimana ceritanya soal itu. Tetapi jika benar ada kebijakan dari dinas pendidikan Sabang atau sekolah negeri setempat mewajibkan siswa mencantumkan ukuran payudara dan kelamin kalau masuk SMP, itu jelas kebijakan yang ngawur dan tak masuk akal," tegas Hanif di Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Hanif yang juga sekretaris Fraksi PKB DPR itu juga menilai, tak semestinya hal semacam itu dijadikan syarat masuk sekolah karena melanggar hak asasi manusia (HAM) siswa. Menurutnya itu seharusnya disembunyikan atas nama kewajiban agama dan etika moral masyarakat.
"Buat apa dicantum-cantumkan dalam formulir pendaftaran siwa. Itu malah bisa dianggap pelecehan. Menurut saya, nggak ada korelasinya ukuran payudara dan kelamin siswa dengan proses belajar mengajar," tegas Hanif dengan geram.
Hanif yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengangap kebijakan itu jelas mengada-ada. Ia pun minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera memastikan kebenarannya. Jika benar ada kebijakan itu, maka Kemdikbud harus membatalkannya dan memberikan teguran keras kepada dinas atau sekolah yang mengeluarkan kebijakan itu.
"Siswa kita sudah tertekan dengan banyak hal terkait proses belajar mengajar. Mulai dari soal kurikulum, ujian nasional, kualitas guru, sarana prasarana, hingga kebijakan yang berubah-ubah. Jangan lagi persulit mereka dengan aturan yang aneh-aneh," tukas Hanif. (Adi/Ein)
"Saya belum tahu persis bagaimana ceritanya soal itu. Tetapi jika benar ada kebijakan dari dinas pendidikan Sabang atau sekolah negeri setempat mewajibkan siswa mencantumkan ukuran payudara dan kelamin kalau masuk SMP, itu jelas kebijakan yang ngawur dan tak masuk akal," tegas Hanif di Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Hanif yang juga sekretaris Fraksi PKB DPR itu juga menilai, tak semestinya hal semacam itu dijadikan syarat masuk sekolah karena melanggar hak asasi manusia (HAM) siswa. Menurutnya itu seharusnya disembunyikan atas nama kewajiban agama dan etika moral masyarakat.
"Buat apa dicantum-cantumkan dalam formulir pendaftaran siwa. Itu malah bisa dianggap pelecehan. Menurut saya, nggak ada korelasinya ukuran payudara dan kelamin siswa dengan proses belajar mengajar," tegas Hanif dengan geram.
Hanif yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengangap kebijakan itu jelas mengada-ada. Ia pun minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera memastikan kebenarannya. Jika benar ada kebijakan itu, maka Kemdikbud harus membatalkannya dan memberikan teguran keras kepada dinas atau sekolah yang mengeluarkan kebijakan itu.
"Siswa kita sudah tertekan dengan banyak hal terkait proses belajar mengajar. Mulai dari soal kurikulum, ujian nasional, kualitas guru, sarana prasarana, hingga kebijakan yang berubah-ubah. Jangan lagi persulit mereka dengan aturan yang aneh-aneh," tukas Hanif. (Adi/Ein)
