Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengaku lebih suka jika pengaturan, penyediaan dan importasi kedelai berada di bawah kendali Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ketimbang menyerahkannya pada mekanisme pasar atau pihak swasta seperti sekarang.
Aip menjelaskan, ketika periode tahun 1979 hingga 1998 dimana penyediaan dan importasi kedelai masih berada di bawah Bulog, banyak perajin tempe tahu yang hidup layak.
"Zaman itu, menjadi zaman keemasan bagi Kopti (Koperasi Produsen Tempe Tahu). Saat itu kita bisa menyekolahkan anak, kita umroh bahkan naik haji, tetapi sekarang tidak," ujarnya di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2013).
Namun ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, ketika IMF mulai masuk, dan mulai dibuka impor bagi perusahaan swasta meskipun masih di bawah pengawasan Kemendag, para perajin malah malah mulai merasakan kesulitan.
"Sekian tahun itu berjalan anggota Kopti ini banyak yang punya hutang, tidak punya rumah, ada yang anaknya tidak sekolah, ini kondisi yang kami rasakan dalam 15 tahun terakhir," lanjut dia.
Selain itu, Aip juga mempertanyakan usulan penghapusan bea masuk impor bagi komoditas kedelai dari 5% menjadi 0%. Hal tersebut dinilai tidak adil karena hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan tidak dapat memberikan jaminan bisa menurunkan harga kedelai. "Ini siapa yang diuntungkan? Yang jelas bukan kami," katanya.
Bahkan bila perlu, menurut Aip, bea masuk kedelai tersebut tetap pada angka 5% atau bahkan naik menjadi 10%. "Tetapi kami hanya minta karena izin impor ini sudah dikeluarkan makanya para importir itu harus mengikuti aturan. Mungkin kalau memang ada kenaikan sedikit tidak apa-apa asal diatur dengan baik," tandasnya. (Dny/Nur)
Aip menjelaskan, ketika periode tahun 1979 hingga 1998 dimana penyediaan dan importasi kedelai masih berada di bawah Bulog, banyak perajin tempe tahu yang hidup layak.
"Zaman itu, menjadi zaman keemasan bagi Kopti (Koperasi Produsen Tempe Tahu). Saat itu kita bisa menyekolahkan anak, kita umroh bahkan naik haji, tetapi sekarang tidak," ujarnya di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2013).
Namun ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, ketika IMF mulai masuk, dan mulai dibuka impor bagi perusahaan swasta meskipun masih di bawah pengawasan Kemendag, para perajin malah malah mulai merasakan kesulitan.
"Sekian tahun itu berjalan anggota Kopti ini banyak yang punya hutang, tidak punya rumah, ada yang anaknya tidak sekolah, ini kondisi yang kami rasakan dalam 15 tahun terakhir," lanjut dia.
Selain itu, Aip juga mempertanyakan usulan penghapusan bea masuk impor bagi komoditas kedelai dari 5% menjadi 0%. Hal tersebut dinilai tidak adil karena hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan tidak dapat memberikan jaminan bisa menurunkan harga kedelai. "Ini siapa yang diuntungkan? Yang jelas bukan kami," katanya.
Bahkan bila perlu, menurut Aip, bea masuk kedelai tersebut tetap pada angka 5% atau bahkan naik menjadi 10%. "Tetapi kami hanya minta karena izin impor ini sudah dikeluarkan makanya para importir itu harus mengikuti aturan. Mungkin kalau memang ada kenaikan sedikit tidak apa-apa asal diatur dengan baik," tandasnya. (Dny/Nur)
