Menteri Badan Usaha Milik Negara( BUMN) Dahlan Iskan mengaku pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah untuk mengimpor kedelai dalam rangka menstabilkan harga komoditas tersebut di dalam negeri.
Dahlan mengatakan, meski pemerintah telah membuka kesempatan perusahaan swasta untuk melakukan impor kedelai, namun kebijakan tersebut belum berlaku bagi perusahaan BUMN seperti Perum Bulog.
Dia ingin bentuk kebijakan impor bagi BUMN berupa penugasan. "Belum, kan artinya terbuka, siapa saja boleh impor, swasta kita lihat," kata Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).
Dahlan menjelaskan, alasan pihaknya menunggu penugasan dari pemerintah karena takut dipersalahkan jika ternyata setelah BUMN ikut mengimpor dan rugi maka harus menanggungnya. Berbeda jika sudah ditugaskan berarti kerugian BUMN yang terjadi merupakan tanggungan negara.
"Kan cuma opsi, maunya penugasan. Kalau Bulog penugasan, karena kalau rugi kayak daging kemarin penugasan kan. Bukan maunya, sebaiknya ditawarkan siapa saja, kalau swasta tidak mau menerima tawaran itu silahkan ditawarkan ke BUMN," ungkap dia.
Menurut Dahlan, saat ini pemerintah masih membuka kesempatan bagi swasta. Ini berarti memperbolehkan swasta mengambil keuntungan, sementara perusahaan BUMN tidak bisa mengambil keuntungan.
"Artinya tadi itukan kalau BUMN dalam hal ini sebaiknya ditugaskan, karena ini kan kalau tidak ditugaskan berarti pasar bebas. Kalau bebas keuntungan, BUMN tidak ahli menghitung keuntungan atau tidak, kalau swasta tidak mau silahkan saja, kalau rugi karena penugasan demi negara," tutup Dahlan. (Pew/Nur)
Dahlan mengatakan, meski pemerintah telah membuka kesempatan perusahaan swasta untuk melakukan impor kedelai, namun kebijakan tersebut belum berlaku bagi perusahaan BUMN seperti Perum Bulog.
Dia ingin bentuk kebijakan impor bagi BUMN berupa penugasan. "Belum, kan artinya terbuka, siapa saja boleh impor, swasta kita lihat," kata Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).
Dahlan menjelaskan, alasan pihaknya menunggu penugasan dari pemerintah karena takut dipersalahkan jika ternyata setelah BUMN ikut mengimpor dan rugi maka harus menanggungnya. Berbeda jika sudah ditugaskan berarti kerugian BUMN yang terjadi merupakan tanggungan negara.
"Kan cuma opsi, maunya penugasan. Kalau Bulog penugasan, karena kalau rugi kayak daging kemarin penugasan kan. Bukan maunya, sebaiknya ditawarkan siapa saja, kalau swasta tidak mau menerima tawaran itu silahkan ditawarkan ke BUMN," ungkap dia.
Menurut Dahlan, saat ini pemerintah masih membuka kesempatan bagi swasta. Ini berarti memperbolehkan swasta mengambil keuntungan, sementara perusahaan BUMN tidak bisa mengambil keuntungan.
"Artinya tadi itukan kalau BUMN dalam hal ini sebaiknya ditugaskan, karena ini kan kalau tidak ditugaskan berarti pasar bebas. Kalau bebas keuntungan, BUMN tidak ahli menghitung keuntungan atau tidak, kalau swasta tidak mau silahkan saja, kalau rugi karena penugasan demi negara," tutup Dahlan. (Pew/Nur)
