Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso membenarkan dirinya dipanggil Gubernur Joko Widodo terkait aduan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, yang menuding Satpol PP telah bertindak semena-mena menggusur warga. Jokowi diadukan ke Polda Metro Jaya terkait penertiban normalisasi rumah warga.
Ia menampik petugas berbuat anarki. Bahkan menurutnya petugas hampir menjadi korban amuk massa yang tak terima digusur, meski warga tahu berdiri di atas lahan yang tidak sah.
"Ya, saya sudah jelaskan kepada Pak Gubernur semuanya. Dan saya klarifikasi kepada beliau tidak ada tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan anggota kami kepada warga," ujar Kukuh di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (9/9/2013).
Kukuh menjelaskan saat kejadian pihaknya harus mengangkut paksa seorang warga Budi, pemilik rumah kontrakan di atas lahan tersebut. Budi menolak penggusuran dengan tidur di alat pengeruk eskavator.
Karena dianggap menghalangi upaya relokasi, petugas kemudian mengangkat tubuh Budi, tak terima perlakuan petugas. Budi melawan dengan memukul petugas.
"Nggak ada yang kami injak-injak warga. Justru ketika kita angkat dari beko, Budi malah memukuli petugas," kata Kukuh.
Selain itu, Kukuh juga menambahkan pasukannya nyaris menjemput maut karena dalam upaya penertiban itu, ada sebagian warga yang melakukan perlawanan dengan menyiram bensin ke arah petugas dan melempar bom molotov.
"Justru kita waktu itu, yang dilempari molotov dan disiram bensin. Untungnya anak-anak kita tidak ada yang mati, hanya sebagian luka ringan," imbuh Kukuh.
Meski demikian, Kukuh menambahkan pihaknya tidak akan melaporkan balik kasus tersebut. Ia menegaskan saat dipanggil Jokowi, Ia diminta agar petugas Satpol PP tetap diminta untuk mengedepankan langkah persuasif.
"Untuk sementara kita menggalah, mau dilempar nggak apa-apa. Disiram bensin nggak apa-apa, yang penting anak buah saya selamat semua, nggak ada yang mati saja sudah syukur," tukas Kukuh. (Adi/Ism)
Ia menampik petugas berbuat anarki. Bahkan menurutnya petugas hampir menjadi korban amuk massa yang tak terima digusur, meski warga tahu berdiri di atas lahan yang tidak sah.
"Ya, saya sudah jelaskan kepada Pak Gubernur semuanya. Dan saya klarifikasi kepada beliau tidak ada tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan anggota kami kepada warga," ujar Kukuh di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (9/9/2013).
Kukuh menjelaskan saat kejadian pihaknya harus mengangkut paksa seorang warga Budi, pemilik rumah kontrakan di atas lahan tersebut. Budi menolak penggusuran dengan tidur di alat pengeruk eskavator.
Karena dianggap menghalangi upaya relokasi, petugas kemudian mengangkat tubuh Budi, tak terima perlakuan petugas. Budi melawan dengan memukul petugas.
"Nggak ada yang kami injak-injak warga. Justru ketika kita angkat dari beko, Budi malah memukuli petugas," kata Kukuh.
Selain itu, Kukuh juga menambahkan pasukannya nyaris menjemput maut karena dalam upaya penertiban itu, ada sebagian warga yang melakukan perlawanan dengan menyiram bensin ke arah petugas dan melempar bom molotov.
"Justru kita waktu itu, yang dilempari molotov dan disiram bensin. Untungnya anak-anak kita tidak ada yang mati, hanya sebagian luka ringan," imbuh Kukuh.
Meski demikian, Kukuh menambahkan pihaknya tidak akan melaporkan balik kasus tersebut. Ia menegaskan saat dipanggil Jokowi, Ia diminta agar petugas Satpol PP tetap diminta untuk mengedepankan langkah persuasif.
"Untuk sementara kita menggalah, mau dilempar nggak apa-apa. Disiram bensin nggak apa-apa, yang penting anak buah saya selamat semua, nggak ada yang mati saja sudah syukur," tukas Kukuh. (Adi/Ism)
