Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka kembali wacana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta. Setidaknya ada 3 opsi, yaitu memindahkan ibukota secara keseluruhan, hanya memindahkan pusat pemerintahan, dan terakhir mengoptimalkan DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Ketua DPR Marzuki Alie sepakat sejak awal.
"Sejak dulu saya menyatakan pandangan yang sama, sebaiknya Kota Pemerintahan dipisahkan dari kota dagang atau industri," kata Marzuki, Selasa (10/9/2013).
Marzuki menilai, pemindahan Ibukota negara harus segera dilakukan. Idealnya pusat pemerintahan yang identik dengan ibukota harus dipisahkan dari kota industri, yang saat ini semuanya menumpuk di Jakarta.
Sudah saatnya Jakarta hanya menjadi kota industri saja. Dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota atau daerah lainnya. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan merata.
"Ya Jakarta hanya sebagai kota industri, dagang, jasa. Sedangkan ibukota atau pusat pemerintahan sebaiknya nanti di tengah-tengah saja," tutur Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Marzuki menjelaskan, memindahkan pusat pemerintahan tentu memerlukan waktu yang tak sebentar. Namun ia meyakini bahwa pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan pasti bisa diselesaikan dalam 1 masa atau periode pemerintahan.
"Sebaiknya keputusan politik tentang pemindahan tersebut sudah dilakukan saat ini. Sedangkan implementasinya oleh pemerintahan berikutnya. Pemindahan tersebut harus memberi dampak positif terhadap kepentingan nasional," tukasnya.
SBY mengaku telah memikirkan kemungkinan ini sejak 5 tahun lalu. Kini, sebuah tim kecil pun telah dibentuk untuk merumuskan rencana besar ini.
"Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan Ibukota kita. Dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta. Tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain," tutur SBY dalam keterangan persnya di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu 7 September lalu. (Ism/Ary)
"Sejak dulu saya menyatakan pandangan yang sama, sebaiknya Kota Pemerintahan dipisahkan dari kota dagang atau industri," kata Marzuki, Selasa (10/9/2013).
Marzuki menilai, pemindahan Ibukota negara harus segera dilakukan. Idealnya pusat pemerintahan yang identik dengan ibukota harus dipisahkan dari kota industri, yang saat ini semuanya menumpuk di Jakarta.
Sudah saatnya Jakarta hanya menjadi kota industri saja. Dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota atau daerah lainnya. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan merata.
"Ya Jakarta hanya sebagai kota industri, dagang, jasa. Sedangkan ibukota atau pusat pemerintahan sebaiknya nanti di tengah-tengah saja," tutur Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Marzuki menjelaskan, memindahkan pusat pemerintahan tentu memerlukan waktu yang tak sebentar. Namun ia meyakini bahwa pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan pasti bisa diselesaikan dalam 1 masa atau periode pemerintahan.
"Sebaiknya keputusan politik tentang pemindahan tersebut sudah dilakukan saat ini. Sedangkan implementasinya oleh pemerintahan berikutnya. Pemindahan tersebut harus memberi dampak positif terhadap kepentingan nasional," tukasnya.
SBY mengaku telah memikirkan kemungkinan ini sejak 5 tahun lalu. Kini, sebuah tim kecil pun telah dibentuk untuk merumuskan rencana besar ini.
"Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan Ibukota kita. Dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta. Tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain," tutur SBY dalam keterangan persnya di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu 7 September lalu. (Ism/Ary)
