Rencana pemerintah dalam pembangunan jalan Tol Trans Sumatera yang direncanakan mulai konstruksi tahun ini sepertinya akan mundur. Hal ini dikarenakan dana sejumlah Rp 2 triliun yang dianggarkan dalam APBNP 2013 akan disuntikkan pemerintah tidak di setujui oleh Komisi VI DPR RI.
Hal itu dikarenakan Komisi VI mengaku belum pernah melakukan pembahasan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Kementerian BUMN meskipun saat ini hal itu sudah menjadi undang-undang.
Terkait keputusan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tidak akan berhenti di situ, meski dana Rp 2 triliun yang akan disuntikkan ke Hutama Karya sebagai perusahaan pembangun.
"Tidak apa-apalah, kita cari akal lagi,"ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2013).
Tidak hanya itu, demi memperjuangkan dana itu, Dahlan juga siap melayangkan surat ulang kepada Komisi VI DPR untuk kembali dibahas dan kemudian DPR menyetujui.
"Saya akan menulis surat lagi ke Komisi VI yang didahului dengan keterangan untuk melaksanakan amanat Undang Undang yaitu APBN-P yang di situ menyebutkan untuk merealiasasikan PMN harus ada pembahasan di Komisi VI, kami mohon ada pembahasan,"paparnya.
Dahlan menuturkan, dana Rp 7 triliun itu sebenarnya tidak semua berupa bentuk uang cash melainkan juga dalam bentuk data administrasi saja. Jadi paling tidak dirinya akan memperjuangkan dana-dana yang bersifat urgent, termasuk dana kontruksi awal Tol Trans Sumatra itu.
"Rp 7 trilun tapi kan tidak semua uang, yang uang kan cuma Rp 2 triliun, sisanya sebagai administrasi saja,"tegasnya.
Sekedar informasi, pemerintah rencananya mulai tahun ini memang akan menyuntik modal kepada Hutama Karya sebesar Rp 2 triliun. Suntikan modal dilakukan lantaran pembangunan tol lintas Sumatera secara finansial dinilai kurang layak sehingga sulit menarik minat investor.
Meskipun jalan tol sepanjang 2.700 kilometer itu memiliki kelayakan ekonomi lantaran menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi Sumatera. Rencananya, jalan tol itu akan melewati sembilan dari sebelas pusat ekonomi Sumatera, diantaranya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi. Kemudian, Palembang, Batam, Padang, Bandar Lampung, dan Bengkulu.
Rencananya, tol lintas Sumatera akan dibangun dalam 23 ruas dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 129.603 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah mengutamakan pembangunan 4 ruas tol terlebih dulu.
Yakni, ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer senilai Rp 2 triliun, Pekan Baru-Dumai (135 km/ Rp 14,7 triliun). Ruas Indralaya-Palembang (22 km/ Rp 1 triliun) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km/ Rp 13,8 triliun). (Yas/Ndw)
Hal itu dikarenakan Komisi VI mengaku belum pernah melakukan pembahasan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Kementerian BUMN meskipun saat ini hal itu sudah menjadi undang-undang.
Terkait keputusan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tidak akan berhenti di situ, meski dana Rp 2 triliun yang akan disuntikkan ke Hutama Karya sebagai perusahaan pembangun.
"Tidak apa-apalah, kita cari akal lagi,"ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2013).
Tidak hanya itu, demi memperjuangkan dana itu, Dahlan juga siap melayangkan surat ulang kepada Komisi VI DPR untuk kembali dibahas dan kemudian DPR menyetujui.
"Saya akan menulis surat lagi ke Komisi VI yang didahului dengan keterangan untuk melaksanakan amanat Undang Undang yaitu APBN-P yang di situ menyebutkan untuk merealiasasikan PMN harus ada pembahasan di Komisi VI, kami mohon ada pembahasan,"paparnya.
Dahlan menuturkan, dana Rp 7 triliun itu sebenarnya tidak semua berupa bentuk uang cash melainkan juga dalam bentuk data administrasi saja. Jadi paling tidak dirinya akan memperjuangkan dana-dana yang bersifat urgent, termasuk dana kontruksi awal Tol Trans Sumatra itu.
"Rp 7 trilun tapi kan tidak semua uang, yang uang kan cuma Rp 2 triliun, sisanya sebagai administrasi saja,"tegasnya.
Sekedar informasi, pemerintah rencananya mulai tahun ini memang akan menyuntik modal kepada Hutama Karya sebesar Rp 2 triliun. Suntikan modal dilakukan lantaran pembangunan tol lintas Sumatera secara finansial dinilai kurang layak sehingga sulit menarik minat investor.
Meskipun jalan tol sepanjang 2.700 kilometer itu memiliki kelayakan ekonomi lantaran menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi Sumatera. Rencananya, jalan tol itu akan melewati sembilan dari sebelas pusat ekonomi Sumatera, diantaranya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi. Kemudian, Palembang, Batam, Padang, Bandar Lampung, dan Bengkulu.
Rencananya, tol lintas Sumatera akan dibangun dalam 23 ruas dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 129.603 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah mengutamakan pembangunan 4 ruas tol terlebih dulu.
Yakni, ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer senilai Rp 2 triliun, Pekan Baru-Dumai (135 km/ Rp 14,7 triliun). Ruas Indralaya-Palembang (22 km/ Rp 1 triliun) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km/ Rp 13,8 triliun). (Yas/Ndw)
