Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan keikutsertaan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal dalam Konvensi Capres Demokrat tidak ada masalah. Menurutnya, Dino yang nota benenya pegawai negeri sipil (PNS) itu sudah mengajukan cuti untuk ikut konvensi.
"Saya dengar dia sudah cuti, saat ini tinggal tunggu prosesnya," ujar Syarief di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2013).
Syarief menjelaskan pihaknya yakin seluruh peserta konvensi Capres Demokrat tidak akan melanggar aturan apa pun. Khususnya keikutsertaan Dino yang saat ini masih menjabat sebagai Dubes AS dan berstatus PNS.
Ia menambahkan 2 menteri yang ikut konvensi, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan, juga tidak melanggar aturan.
"Kalau menteri kan memang belum diatur (harus mundur atau tidak). Kita lihat aturannya," jelas Syarief.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi I DPR mempertanyakan status PNS Dino Patti Djalal yang mengikuti Konvensi Demokrat. Dino yang menjadi duta besar karir itu dinilai melanggar Undang-undang Kepegawaian yang melarang PNS ikut dalam politik praktis.
"Karena dia kan saat ini masih berstatus PNS. Jadi dia harus memilih, kalau mau ikut konvensi ya harus mundur dari jabatan PNS-nya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin di Senayan, Jakarta. (Adi)
"Saya dengar dia sudah cuti, saat ini tinggal tunggu prosesnya," ujar Syarief di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2013).
Syarief menjelaskan pihaknya yakin seluruh peserta konvensi Capres Demokrat tidak akan melanggar aturan apa pun. Khususnya keikutsertaan Dino yang saat ini masih menjabat sebagai Dubes AS dan berstatus PNS.
Ia menambahkan 2 menteri yang ikut konvensi, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan, juga tidak melanggar aturan.
"Kalau menteri kan memang belum diatur (harus mundur atau tidak). Kita lihat aturannya," jelas Syarief.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi I DPR mempertanyakan status PNS Dino Patti Djalal yang mengikuti Konvensi Demokrat. Dino yang menjadi duta besar karir itu dinilai melanggar Undang-undang Kepegawaian yang melarang PNS ikut dalam politik praktis.
"Karena dia kan saat ini masih berstatus PNS. Jadi dia harus memilih, kalau mau ikut konvensi ya harus mundur dari jabatan PNS-nya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin di Senayan, Jakarta. (Adi)
