Pemerintah memastikan akan terus fokus pada proyek pembangunan infrastruktur setiap tahun. Tak heran bila anggaran di sektor ini terus mengalami peningkatan.
"Kami memberi perhatian khusus atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur, makanya alokasi belanja modal terus ditambah," ujar Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar Konferensi Pers Financial Policy Dialogue antara pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International Cooperation di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Prioritas tersebut, lanjut dia, diiringi dengan peningkatan anggaran belanja modal, terkait infrastruktur setiap tahun.
"Pada tahun ini, belanja infrastruktur yang dikeluarkan mendekati US$ 20 miliar atau sekitar Rp 200 triliun. Dan meningkat menjadi Rp 240 triliun di 2014," jelasnya.
Di luar proyek yang dibiayai pemerintah, Mahendra menyebut, pihaknya akan menggandeng pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi lebih aktif dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Tidak mudah melakukan investasi infrastruktur sehingga kami akan mengupayakan perbaikan dalam konteks pembiayaan dari berbagai pihak," tutur dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismono menerangkan, dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019), anggaran infrastruktur akan semakin meningkat.
"Diharapkan anggaran infrastruktur bisa dua kali lipat dari sekarang," kata dia singkat. Itu berarti dalam rentang waktu tersebut, pemerintah berharap mampu menyiapkan belanja infrastruktur sebesar Rp 480 triliun.
Besarnya proyeksi anggaran tersebut, Wismono bilang, harus direalisasikan dengan penuh pertimbangan dan parameter.
Artinya pemerintah akan fokus pada dua hal, yakni mempertajam fokus pembangunan dan mengembangkannya secara merata.
"Jadi nanti kami akan melihat proyek pembangunan mana saja yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proyek infrastruktur juga harus bisa dikembangkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.
Pemerintah, sambung Wismono akan mengatur porsi pembiayaan infrastruktur antara pemerintah, pihak swasta, BUMN dan sebagainya. Diharapkan ke depan semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam investasi infrastruktur.(Fik/Nur)
"Kami memberi perhatian khusus atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur, makanya alokasi belanja modal terus ditambah," ujar Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar Konferensi Pers Financial Policy Dialogue antara pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International Cooperation di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Prioritas tersebut, lanjut dia, diiringi dengan peningkatan anggaran belanja modal, terkait infrastruktur setiap tahun.
"Pada tahun ini, belanja infrastruktur yang dikeluarkan mendekati US$ 20 miliar atau sekitar Rp 200 triliun. Dan meningkat menjadi Rp 240 triliun di 2014," jelasnya.
Di luar proyek yang dibiayai pemerintah, Mahendra menyebut, pihaknya akan menggandeng pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi lebih aktif dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Tidak mudah melakukan investasi infrastruktur sehingga kami akan mengupayakan perbaikan dalam konteks pembiayaan dari berbagai pihak," tutur dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismono menerangkan, dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019), anggaran infrastruktur akan semakin meningkat.
"Diharapkan anggaran infrastruktur bisa dua kali lipat dari sekarang," kata dia singkat. Itu berarti dalam rentang waktu tersebut, pemerintah berharap mampu menyiapkan belanja infrastruktur sebesar Rp 480 triliun.
Besarnya proyeksi anggaran tersebut, Wismono bilang, harus direalisasikan dengan penuh pertimbangan dan parameter.
Artinya pemerintah akan fokus pada dua hal, yakni mempertajam fokus pembangunan dan mengembangkannya secara merata.
"Jadi nanti kami akan melihat proyek pembangunan mana saja yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proyek infrastruktur juga harus bisa dikembangkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.
Pemerintah, sambung Wismono akan mengatur porsi pembiayaan infrastruktur antara pemerintah, pihak swasta, BUMN dan sebagainya. Diharapkan ke depan semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam investasi infrastruktur.(Fik/Nur)
