Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menilai penggunaan sistem kartu pada pembelian Bahan Bakar Minya(BBM) bersubsidi dapat menghindari aksi perampokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Susilo mengataka, penggunaan kartu otomatis akan menghilangkan transaksi pembelian BBM dengan uang tunai. Nantinya, uang konsumen yang membeli BBM dengan kartu akan langsung masuk ke Bank.
"Mengurangi perampokan, karena otomatis duit yang masuk situ akan sedikit, langsung masuk bank," kata Susilo, di silang monas, Jakarta, Minggu, (15/9/2013).
Susilo menjelaskan mekanisme pembelian BBM bersubsidi dengan kartu akan dilakukan lewat kerja sama pihak bank. Pembeli nantinya cukup mendepositokan sejumlah uang ke bank yang nantinya proses pencairan pembelian BBM akan langsung dibayarkan ke pengelola SPBU.
"Pemerintah melalui bank, kan semua data masuk ke bank kalau kita gesek, karena bank akan bayar ke SPBU. Disitu akan tercatat, nah kalau kebiasaan itu semua bisa dilakukan bayar pakai voucher elektronik semua akan tertangkap," jelasnya.
Lewat penggunaan kartu, pemerintah juga berharap bisa mengetahui identitas pembeli BBM sekaligus menindak pihak-pihak yang dinilai mencurigakan dalam pola konsumsi bahan bakarnya.
"Tahap kedua ada data mengenai pemiliknya, sudah ketahuan tuh satu bulan beli berapa ratus liter tinggal dikirim ke BPH Migas (Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kemudian kirim ke penegak hukum," ungkapnya. (Pew/Shd)
Susilo mengataka, penggunaan kartu otomatis akan menghilangkan transaksi pembelian BBM dengan uang tunai. Nantinya, uang konsumen yang membeli BBM dengan kartu akan langsung masuk ke Bank.
"Mengurangi perampokan, karena otomatis duit yang masuk situ akan sedikit, langsung masuk bank," kata Susilo, di silang monas, Jakarta, Minggu, (15/9/2013).
Susilo menjelaskan mekanisme pembelian BBM bersubsidi dengan kartu akan dilakukan lewat kerja sama pihak bank. Pembeli nantinya cukup mendepositokan sejumlah uang ke bank yang nantinya proses pencairan pembelian BBM akan langsung dibayarkan ke pengelola SPBU.
"Pemerintah melalui bank, kan semua data masuk ke bank kalau kita gesek, karena bank akan bayar ke SPBU. Disitu akan tercatat, nah kalau kebiasaan itu semua bisa dilakukan bayar pakai voucher elektronik semua akan tertangkap," jelasnya.
Lewat penggunaan kartu, pemerintah juga berharap bisa mengetahui identitas pembeli BBM sekaligus menindak pihak-pihak yang dinilai mencurigakan dalam pola konsumsi bahan bakarnya.
"Tahap kedua ada data mengenai pemiliknya, sudah ketahuan tuh satu bulan beli berapa ratus liter tinggal dikirim ke BPH Migas (Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kemudian kirim ke penegak hukum," ungkapnya. (Pew/Shd)
