Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana menilai sosok Mahendra Siregar yang ditunjuk Presiden sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru menjadi paket lengkap untuk lembaga tersebut.
"Dia (Mahendra) paket lengkap, karena pengalaman cukup banyak dan latar belakang pendidikan yang mendukung," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Pasalnya, dia bilang, Mahendra saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sehingga ketika menjadi Kepala BKPM, alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mampu berkoordinasi baik dengan Chatib Basri yang sekarang menempati kursi Menteri Keuangan.
"Kepala BKPM harus memahami kombinasi di bidang ekonomi, bisnis, makro dan mikro. Mengerti bagaimana supaya membuat orang tertarik berinvestasi dari dalam maupun luar negeri," jelas Armida.
Selain itu, dia menyebut, Kepala BKPM juga harus mempromosikan sektor-sektor di Indonesia serta membenahi peraturan baik yang menjadi ranah BKPM ataupun di Kementerian/Lembaga (K/L).
"Kepala BKPM harus bisa memberikan rekomendasi walapun regulasi tersebut ada di K/L lain," papar Armida. (Fik/Ndw)
"Dia (Mahendra) paket lengkap, karena pengalaman cukup banyak dan latar belakang pendidikan yang mendukung," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Pasalnya, dia bilang, Mahendra saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sehingga ketika menjadi Kepala BKPM, alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mampu berkoordinasi baik dengan Chatib Basri yang sekarang menempati kursi Menteri Keuangan.
"Kepala BKPM harus memahami kombinasi di bidang ekonomi, bisnis, makro dan mikro. Mengerti bagaimana supaya membuat orang tertarik berinvestasi dari dalam maupun luar negeri," jelas Armida.
Selain itu, dia menyebut, Kepala BKPM juga harus mempromosikan sektor-sektor di Indonesia serta membenahi peraturan baik yang menjadi ranah BKPM ataupun di Kementerian/Lembaga (K/L).
"Kepala BKPM harus bisa memberikan rekomendasi walapun regulasi tersebut ada di K/L lain," papar Armida. (Fik/Ndw)
