Seorang jemaah haji asal Pekalongan, Jawa Tengah, kedapatan membawa uang tunai senilai Rp 300 juta di pemasak nasi. Menurut sang calon haji, uang itu merupakan biaya untuk membadalkan (mewakilkan) haji orang lain. Praktik semacam ini dinilai kerap terjadi saat memasuki musim haji.
"Potensi penyimpangan yang dilakukan oknum sangat terbuka saat pelaksanaan haji. Ada sekelompok orang yang menyediakan diri untuk membadalkan haji. Ini juga perlu diwaspadai agar masyarakat tidak terkecoh dengan tawaran itu," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Menurut Surya, pemerintah memang punya program membadalkan haji, tapi pemerintah sangat terukur. "Ini tentu bagi jemaah haji yang berangkat dan dia memiliki kendala-kendala yang memang mengharuskan dia diwakilkan melakukan tahapan-tahapan haji, misalnya bagi jemaah haji yang sakit," urainya.
Kalau memang jemaah yang sakit itu harus dirawat, lanjut Menag, maka panitia haji di Mekah akan membadalkan tahapan-tahapan haji yang belum dilakukan. "Bahkan, seandainya jemaah haji sakit pada waktu wukuf, petugas kesehatan haji akan membawa jemaah bersangkutan ke Padang Arafah untuk wukuf, namanya safari wukuf," jelas Surya.
Demikian pula saat ada jemaah haji meninggal dunia, hajinya akan dibadalkan. "Apabila ada jemaah haji meninggal, itu kemudian ada badal dan tak ada biaya tambahan karena itu sudah jadi kewajiban pemerintah," tegasnya.
Yang jelas, kata Surya, penyimpangan itu banyak terjadi, terutama pada penyelenggaraan haji non-kuota. Saat itu masyarakat sulit berhaji dan harus menunggu bertahun-tahun. "Itu jadi peluang bagi seseorang dengan membujuk orang lain naik haji dengan cara mudah, waktu cepat, harga menarik. Tetapi pada waktunya mereka tak bisa berangkat," imbuhnya.
Tak hanya di Indonesia, di Tanah Suci pun praktik penyimpangan itu ada. "Kalau ditelusuri juga, ada sekelompok orang di Masjidil Haram menawarkan jasa untuk mencium Hajar Aswad, dana yang dipatok dari 500 real sampai 1.000 real," pungkas Surya. (Ali/Sss)
"Potensi penyimpangan yang dilakukan oknum sangat terbuka saat pelaksanaan haji. Ada sekelompok orang yang menyediakan diri untuk membadalkan haji. Ini juga perlu diwaspadai agar masyarakat tidak terkecoh dengan tawaran itu," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Menurut Surya, pemerintah memang punya program membadalkan haji, tapi pemerintah sangat terukur. "Ini tentu bagi jemaah haji yang berangkat dan dia memiliki kendala-kendala yang memang mengharuskan dia diwakilkan melakukan tahapan-tahapan haji, misalnya bagi jemaah haji yang sakit," urainya.
Kalau memang jemaah yang sakit itu harus dirawat, lanjut Menag, maka panitia haji di Mekah akan membadalkan tahapan-tahapan haji yang belum dilakukan. "Bahkan, seandainya jemaah haji sakit pada waktu wukuf, petugas kesehatan haji akan membawa jemaah bersangkutan ke Padang Arafah untuk wukuf, namanya safari wukuf," jelas Surya.
Demikian pula saat ada jemaah haji meninggal dunia, hajinya akan dibadalkan. "Apabila ada jemaah haji meninggal, itu kemudian ada badal dan tak ada biaya tambahan karena itu sudah jadi kewajiban pemerintah," tegasnya.
Yang jelas, kata Surya, penyimpangan itu banyak terjadi, terutama pada penyelenggaraan haji non-kuota. Saat itu masyarakat sulit berhaji dan harus menunggu bertahun-tahun. "Itu jadi peluang bagi seseorang dengan membujuk orang lain naik haji dengan cara mudah, waktu cepat, harga menarik. Tetapi pada waktunya mereka tak bisa berangkat," imbuhnya.
Tak hanya di Indonesia, di Tanah Suci pun praktik penyimpangan itu ada. "Kalau ditelusuri juga, ada sekelompok orang di Masjidil Haram menawarkan jasa untuk mencium Hajar Aswad, dana yang dipatok dari 500 real sampai 1.000 real," pungkas Surya. (Ali/Sss)
