Pemerintah & DPR Gagal Putuskan Asumsi Makro RAPBN 2014

Menkeu sebetulnya berharap Banggar DPR segera memutuskan usulan asumsi makrro RAPBN 2014.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 16 Sep 2013, 20:20 WIB
Pemerintah dan DPR gagal memutuskan estimasi perubahan ekonomi makro yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Padahal Menteri Keuangan Chatib Basri berharap Badan Anggaran (Banggar) DPR segera memutuskan usulan asumsi makro dari Komisi XI dan VII DPR.

"Kami berharap, Banggar dapat menyepakati estimasi asumsi makro RAPBN 2014 hari ini. Sedangkan untuk postur RAPBN diputuskan dalam Rapat Panitia Kerja," ucap dia mengawali Raker Asumsi Makro RAPBN 2014 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Dari hasil Raker, Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit mengaku belum bisa memutuskan asumsi makro 2014 lantaran harus dilakukan pembahasan secara lebih dalam di Rapat Panja.

"Seperti budaya kami, keputusan asumsi makro tidak akan ada sore ini karena akan kami bawa ke Rapat Panitia Kerja (Panja) masing-masing," ungkap dia menutup Raker.

Dalam rapat, Chatib membeberkan hasil rapat bersama dua Komisi sebelumnya, yakni Komisi XI dan VII yang telah mengusulkan perubahan (estimasi) asumsi makro.

Berikut hasil asumsi makro dari rapat kerja Komisi XI dan Komisi VII.

Indikator Makro

RAPBN 2014

Komisi XI

Komisi VII

Pertumbuhan ekonomi             

6,4%

6%

-

Inflasi 

4,5%

4,5%

-

SPN 3 Bulan

5,5%

5,5%

-

Kurs Rupiah

Rp 9.750

Rp 10.500

-

ICP

-

US$ 106

US$ 100-115

Lifting

-

2.100

2.110

Minyak (barel/hari)

-

870

870

Gas

-

1.240

1.240

Konsumsi BBM

-

50,5 juta kl

48-51 juta kl


Sementara untuk postur estimasi RAPBN 2014, pemerintah memperkirakan defisit anggaran bisa mencapai Rp 55,3 triliun. Defisit terjadi akibat pendapatan negara yang menurun Rp 22,2 triliun menjadi Rp 1.662,5 triliun sementara belanja negara membengkak Rp 33 triliun menjadi Rp 1.849,8 triliun.

"Estimasi defisit anggaran tahun depan diperkirakan meningkat dari Rp 154,2 triliun menjadi Rp 209,5 triliun. Angka ini setara dengan 2,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," pungkas Chatib.(Fik/Shd)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya