Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memperjelas keinginannya untuk menghadirkan Dewan Pimpinan Daerah tingkat II dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang dilaksanakan pada Oktober 2013.
Menurutnya mendatangkan DPD tingkat II dalam Rapimnas tidak melanggar AD/ART partai selama fungsinya bukan sebagai peserta.
"Kalau diundang bukan sebagai peserta kan bisa saja. Tidak salah kalau bukan sebagai peserta yang ikut ambil keputusan, punya suara," ungkap Akbar yang ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Akbar menyatakan, menghadirkan DPP tingkat II bukan kali pertama dilakukan. Justru undangan tersebut diharapkannya dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai organisasi kepartaiannya bagi kader.
"Jadi lebih pahami organisasi dan miliki sense of belonging, apalagi mereka jadi pelaksana partai di lapangan, jadi tidak ada salahnya mereka tahu latar belakang pengambilan keputusan dalam partai," ujar Akbar. (Mvi/Mut)
Menurutnya mendatangkan DPD tingkat II dalam Rapimnas tidak melanggar AD/ART partai selama fungsinya bukan sebagai peserta.
"Kalau diundang bukan sebagai peserta kan bisa saja. Tidak salah kalau bukan sebagai peserta yang ikut ambil keputusan, punya suara," ungkap Akbar yang ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Akbar menyatakan, menghadirkan DPP tingkat II bukan kali pertama dilakukan. Justru undangan tersebut diharapkannya dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai organisasi kepartaiannya bagi kader.
"Jadi lebih pahami organisasi dan miliki sense of belonging, apalagi mereka jadi pelaksana partai di lapangan, jadi tidak ada salahnya mereka tahu latar belakang pengambilan keputusan dalam partai," ujar Akbar. (Mvi/Mut)
