Munculnya pelambatan ekonomi seiring pengurangan program stimulus The Federal Reserves, membuat kalangan perbankan terpaksa menahan laju pengucuran kredit Valuta Asing (Valas). Hal ini dilakukan agar ekonomi nasional tidak mengalami gangguan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, dalam Seminar Asean Economic Community 2015 Challenge and Opportunities for Banking Industri Base on Asean CG Scorecard di Hotel Gren Melia, Jakarta, Rabu (18/9/2013). "Dari eksternal pun sangat sulit disulitkan mendapatkan kredit valas," ujarnya.
Menurut Sigit, semua bank di tanah air diketahui sudah semakin sulit menyalurkan kredit valas kepada semua pihak. Saat ini, penyaluran kredit Valas hanya diberikan karena sudah masuk dalam komitmen lama.
"Langkah itulah yang diambil perbankan dalam menahan gencaran tappering off yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," tegasnya.
Guna menghadapi kondisi yang ada, kalangan perbankan mengimbau pemerintah untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Langkah ini diperlukan untuk menahan dampak negatif dari kebijakan tappering The Fed.
Pada bagian lain, Perbanas mengungkapkan penerapan tata kelola perusahaan yang bersih (Good Corporate Governance/GCG) di industri perbankan masih kurang. Padahal, Indonesia bakal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
"Kabar dan berita terburuknya Indonesia di ASEAN, bahwa Indonesia selalu tidak siap. Saya sendiri khawatir Indonesia tidak siap dalam MEA 2015, yang bagi perbankan itu tepatnya di 2020," tegasnya.
Melihat kondisi ini, Sigit berharap segala kebijakan Bank Indonesia yang terkait penerapan GCG di Industri perbankan seharusnya segera beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dis/Shd)
Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, dalam Seminar Asean Economic Community 2015 Challenge and Opportunities for Banking Industri Base on Asean CG Scorecard di Hotel Gren Melia, Jakarta, Rabu (18/9/2013). "Dari eksternal pun sangat sulit disulitkan mendapatkan kredit valas," ujarnya.
Menurut Sigit, semua bank di tanah air diketahui sudah semakin sulit menyalurkan kredit valas kepada semua pihak. Saat ini, penyaluran kredit Valas hanya diberikan karena sudah masuk dalam komitmen lama.
"Langkah itulah yang diambil perbankan dalam menahan gencaran tappering off yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," tegasnya.
Guna menghadapi kondisi yang ada, kalangan perbankan mengimbau pemerintah untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Langkah ini diperlukan untuk menahan dampak negatif dari kebijakan tappering The Fed.
Pada bagian lain, Perbanas mengungkapkan penerapan tata kelola perusahaan yang bersih (Good Corporate Governance/GCG) di industri perbankan masih kurang. Padahal, Indonesia bakal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
"Kabar dan berita terburuknya Indonesia di ASEAN, bahwa Indonesia selalu tidak siap. Saya sendiri khawatir Indonesia tidak siap dalam MEA 2015, yang bagi perbankan itu tepatnya di 2020," tegasnya.
Melihat kondisi ini, Sigit berharap segala kebijakan Bank Indonesia yang terkait penerapan GCG di Industri perbankan seharusnya segera beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dis/Shd)
