Ternyata, ada transaksi senilai Rp200 juta yang diberikan produser film Soekarno: Indonesia Merdeka kepada Rachmawati Soekarnoputri melalui Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS). Uang ini merupakan downpayment alias uang muka atas diproduksinya film itu. Meski di tengah jalan Rachmawati mundur dari kerjasama, tapi ia belum pernah mengembalikan uang tersebut.
Angka ini terungkap saat Multivision Plus (MVP) selaku produser memberikan keterangan pers seputar somasi yang dilayangkan Rachmawati di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2013). Bos MVP, Ram Jethmal Punjabi, sebetulnya tak terlalu mempermasalahkan apabila Rachmawati tak mengembalikan uang tersebut.
"Bukan duit yang jadi masalah. Memang duitnya belum balik. Kalau orang mengundurkan diri harusnya kan saya dikirimi cek, tapi ini tidak," beber Ram.
Pria berdarah India ini tak akan meminta Rachmawati mengembalikan uang. Ram fokus kepada permintaan Rachmawati yang menginginkan produksi film Soekarno dihentikan dan tidak diedarkan di bioskop. "Film Soekarno adalah mix concept dimana sisi edukasinya adalah apa yang dilakukan Soekarno di zaman itu," terang Ram.
Ditambahkan kuasa hukum MVP, Rifai Kusumanegara, permintaan Rachmawati merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. "Syuting sudah selesai. Kami pun sudah keluar banyak materi. Jadi ini tidak bisa dinegosiasikan. Mudah-mudahan kami bisa membahas ini bersama-sama dan ada solusi lain," tandas Rifai. (fei)
Angka ini terungkap saat Multivision Plus (MVP) selaku produser memberikan keterangan pers seputar somasi yang dilayangkan Rachmawati di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2013). Bos MVP, Ram Jethmal Punjabi, sebetulnya tak terlalu mempermasalahkan apabila Rachmawati tak mengembalikan uang tersebut.
"Bukan duit yang jadi masalah. Memang duitnya belum balik. Kalau orang mengundurkan diri harusnya kan saya dikirimi cek, tapi ini tidak," beber Ram.
Pria berdarah India ini tak akan meminta Rachmawati mengembalikan uang. Ram fokus kepada permintaan Rachmawati yang menginginkan produksi film Soekarno dihentikan dan tidak diedarkan di bioskop. "Film Soekarno adalah mix concept dimana sisi edukasinya adalah apa yang dilakukan Soekarno di zaman itu," terang Ram.
Ditambahkan kuasa hukum MVP, Rifai Kusumanegara, permintaan Rachmawati merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. "Syuting sudah selesai. Kami pun sudah keluar banyak materi. Jadi ini tidak bisa dinegosiasikan. Mudah-mudahan kami bisa membahas ini bersama-sama dan ada solusi lain," tandas Rifai. (fei)
