Wakil Presiden Boediono menegaskan pemerintah tidak bisa melarang orang untuk beli mobil. Kalau alasannya soal macet, itu bisa diimbangi dengan peraturan.
"Kita tidak perlu melarang orang beli mobil, beli boleh, tapi kita akan kenakan beban masuk jalan di Jakarta, itu lebih pas. Biarkan mereka beli, jadi kalau mau masuk mereka harus bayar tadi," ujar Wapres dalam pembukaan IIMS 2013 JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Dalam sambutannya, secara terang-terangan Wapres mengungkapkan pemerintah tidak akan lepas tangan dengan kehadiran mobil murah ini. Pemerintaha berjanji akan bertanggung jawab apabila kebijakan LCGC ini justru menimbulkan permasalahan.
"Saya ingin sedikit merespons ada surat dari Bapak Guberbur DKI ke saya, intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja mengatasi masalah DKI, termasuk kemacetan dan banjir, karena ini adalah jendela negara kita," ungkap Wapres.
Boediono menjelaskan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dan difokuskan dari kehadiran mobil murah. Pertama, koordinasi antara pemegang kepentingan (stakeholder) untuk terus meningkatkan komunikasi dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program.
"Memang ada kehawatiran LCGC ini bisa manambah masalah di metropolitan Jakarta, mungkin juga yang lain. Tapi begini, memang solusinya adalah meningkatkan secepat mungkin koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, public transportasi, itu kuncinya," paparnya.
Langkah yang kedua adalah menerapkan sistem berbayar bagi beberapa jalan di Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan. Apalagi pemerintah selama ini tidak pernah melarang masyarakat membeli kendaraan. (Yas/Igw)
"Kita tidak perlu melarang orang beli mobil, beli boleh, tapi kita akan kenakan beban masuk jalan di Jakarta, itu lebih pas. Biarkan mereka beli, jadi kalau mau masuk mereka harus bayar tadi," ujar Wapres dalam pembukaan IIMS 2013 JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Dalam sambutannya, secara terang-terangan Wapres mengungkapkan pemerintah tidak akan lepas tangan dengan kehadiran mobil murah ini. Pemerintaha berjanji akan bertanggung jawab apabila kebijakan LCGC ini justru menimbulkan permasalahan.
"Saya ingin sedikit merespons ada surat dari Bapak Guberbur DKI ke saya, intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja mengatasi masalah DKI, termasuk kemacetan dan banjir, karena ini adalah jendela negara kita," ungkap Wapres.
Boediono menjelaskan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dan difokuskan dari kehadiran mobil murah. Pertama, koordinasi antara pemegang kepentingan (stakeholder) untuk terus meningkatkan komunikasi dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program.
"Memang ada kehawatiran LCGC ini bisa manambah masalah di metropolitan Jakarta, mungkin juga yang lain. Tapi begini, memang solusinya adalah meningkatkan secepat mungkin koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, public transportasi, itu kuncinya," paparnya.
Langkah yang kedua adalah menerapkan sistem berbayar bagi beberapa jalan di Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan. Apalagi pemerintah selama ini tidak pernah melarang masyarakat membeli kendaraan. (Yas/Igw)
