Pemerhati pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan penyelenggaran Pemilu 2014 disertai dengan kekhawatiran partisipasi pemilih yang rendah. Pasalnya, dari pemilu 1999 hingga 2009 terdapat penurunan partisipasi yang signifikan yaitu 21% (dari 92% ke 71%). Hal ini dikatakan Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman Pilkada tahun 2013 menunjukkan angka partisipasi hanya berada di kisaran 63%. Turunnya partisipasi, sebut dia, berakibat langsung terhadap aspek legitimasi calon terpilih terhadap pemerintahan yang dijalankan kedepan.
Sehingga, sambungnya, timbul pertanyaan bagaimana meningkatkan partisipasi Pemilu 2014. Salah satu caranya yaitu melalui pendekatan keagamaan. Di mana harus ditanamkan pemahaman Pemilu 2014 adalah wasilah (sarana) bagi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan.
"Sebagai sarana penting dalam mewujudkan keadilan hakiki, Pemilu dengan demikian menjadi bagian dari kewajiban agama," ujar Masykuruddin Hafidz dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Masykuruddin memaparkan, pemilu menjadi wajib karena tanpa proses Pemilu, kedaulatan dan penegakan keadilan dalan kehidupan masyarakat tidak akan terwujud. "Oleh karena itu, ketika pemilih datang ke TPS melakukan pencoblosan pada 9 April nanti, yang tadinya hanya kewajiban kolektif dapat menjadi kewajiban pribadi karena diniatkan untuk menegakkan keadilan yang itu tidak bisa ditinggalkan," papar Masykurudin.
Masih menurut Masykuruddin, kewajiban datang ke TPS dan memilih ini juga dibarengi dengan pemahaman, segala kecurangan, pelanggaran dan manipulasi suara dalam pelaksanaan Pemilu kedepan, siapapun pelakunya, adalah tindakan tak bertanggung jawab dan Haram hukumnya.
Untuk itu, dia menegaskan penanaman aspek keagamaan tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu 2014 tidak akan berhasil tanpa menyertakan tokoh-tokoh agama. "Dengan kemampuan pemahaman keagamaan yang tinggi, kewibawaan para tokoh agama dapat secara efektif menanamkan pentingnya Pemilu 2014 dan menggerakkan masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif mewujudkan proses pelaksanaan Pemilu yang jurdil," tutur Masykurudin.
Maka, dia meminta agar sudah saatnya semua pihak menjadikan Pemilu 2014 sebagai tahapan awal dalam menegakkan keadilan hakiki. "Dan berpartisipasi dalam tahapan penyelenggarannya adalah bagian dari ibadah sosial kita sehari-hari," pungkas Masykurudin. (Tya/Tnt)
Menurut dia, berdasarkan pengalaman Pilkada tahun 2013 menunjukkan angka partisipasi hanya berada di kisaran 63%. Turunnya partisipasi, sebut dia, berakibat langsung terhadap aspek legitimasi calon terpilih terhadap pemerintahan yang dijalankan kedepan.
Sehingga, sambungnya, timbul pertanyaan bagaimana meningkatkan partisipasi Pemilu 2014. Salah satu caranya yaitu melalui pendekatan keagamaan. Di mana harus ditanamkan pemahaman Pemilu 2014 adalah wasilah (sarana) bagi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan.
"Sebagai sarana penting dalam mewujudkan keadilan hakiki, Pemilu dengan demikian menjadi bagian dari kewajiban agama," ujar Masykuruddin Hafidz dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Masykuruddin memaparkan, pemilu menjadi wajib karena tanpa proses Pemilu, kedaulatan dan penegakan keadilan dalan kehidupan masyarakat tidak akan terwujud. "Oleh karena itu, ketika pemilih datang ke TPS melakukan pencoblosan pada 9 April nanti, yang tadinya hanya kewajiban kolektif dapat menjadi kewajiban pribadi karena diniatkan untuk menegakkan keadilan yang itu tidak bisa ditinggalkan," papar Masykurudin.
Masih menurut Masykuruddin, kewajiban datang ke TPS dan memilih ini juga dibarengi dengan pemahaman, segala kecurangan, pelanggaran dan manipulasi suara dalam pelaksanaan Pemilu kedepan, siapapun pelakunya, adalah tindakan tak bertanggung jawab dan Haram hukumnya.
Untuk itu, dia menegaskan penanaman aspek keagamaan tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu 2014 tidak akan berhasil tanpa menyertakan tokoh-tokoh agama. "Dengan kemampuan pemahaman keagamaan yang tinggi, kewibawaan para tokoh agama dapat secara efektif menanamkan pentingnya Pemilu 2014 dan menggerakkan masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif mewujudkan proses pelaksanaan Pemilu yang jurdil," tutur Masykurudin.
Maka, dia meminta agar sudah saatnya semua pihak menjadikan Pemilu 2014 sebagai tahapan awal dalam menegakkan keadilan hakiki. "Dan berpartisipasi dalam tahapan penyelenggarannya adalah bagian dari ibadah sosial kita sehari-hari," pungkas Masykurudin. (Tya/Tnt)
