Pemerintah menganggap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve untuk mengurangi pembelian obligasi (tapering off) senilai US$ 85 miliar per bulan adalah sebuah 'krisis'.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Loto Sinartia Ginting mengatakan, pemerintah memiliki berbagai langkah untuk mengantisipasi gejala krisis ekonomi.
"Isu tapering off kami anggap sebagai krisis, tapi Indonesia sudah banyak belajar karena pernah melewati berbagai krisis. Jadi kami punya cara untuk mengantisipasi gejolak krisis tersebut," ujar dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Langkah keluar dari krisis, sambung Loto, tercantum dalam regulasi internal maupun eksternal pemerintah terkait hal-hal yang akan dilakukan apabila ada tekanan krisis melanda Indonesia.
"Forum Koordinator Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) ada koordinasi reguler antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memonitor setiap pasar. Jadi kami sangat yakin jika ada potensi risiko sudah terdeteksi karena dari awal sudah dimitigasi," papar dia.
Soal penundaan tapering off, menurut Loto disambut baik oleh investor asing yang melakukan pembelian (nett buy) karena sudah ada daya tarik dan respons kebijakan pemerintah, sehingga asing ikut merespon positif.
"Terbukti sudah ada nett inflow di Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat penerbitan SBN sampai saat ini telah mencapai Rp 238,6 triliun, dan masih kurang Rp 93,1 triliun hingga akhir 2013," tandas Lolo.(Fik/Nur)
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Loto Sinartia Ginting mengatakan, pemerintah memiliki berbagai langkah untuk mengantisipasi gejala krisis ekonomi.
"Isu tapering off kami anggap sebagai krisis, tapi Indonesia sudah banyak belajar karena pernah melewati berbagai krisis. Jadi kami punya cara untuk mengantisipasi gejolak krisis tersebut," ujar dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Langkah keluar dari krisis, sambung Loto, tercantum dalam regulasi internal maupun eksternal pemerintah terkait hal-hal yang akan dilakukan apabila ada tekanan krisis melanda Indonesia.
"Forum Koordinator Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) ada koordinasi reguler antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memonitor setiap pasar. Jadi kami sangat yakin jika ada potensi risiko sudah terdeteksi karena dari awal sudah dimitigasi," papar dia.
Soal penundaan tapering off, menurut Loto disambut baik oleh investor asing yang melakukan pembelian (nett buy) karena sudah ada daya tarik dan respons kebijakan pemerintah, sehingga asing ikut merespon positif.
"Terbukti sudah ada nett inflow di Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat penerbitan SBN sampai saat ini telah mencapai Rp 238,6 triliun, dan masih kurang Rp 93,1 triliun hingga akhir 2013," tandas Lolo.(Fik/Nur)
