PT Pertamina (Persero) belum mengetahui perihal penolakan permintaan insentif Kuwait Petroleum Corporation (KPC) yang ingin membangun kilang minyak di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir ketika ditemui dalam acara Workshop Media Pertamina tentang Update Pelaksanaan Deck Raising LIMA Platform PHE ONWJ dan Pro Conts pembangunan Pelabuhan Cilamaya terhadap produksi migas offshore Jawa Barat di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (20/9/2013).
"Kami sendiri belum dapat informasi yang resmi dari pihak pemerintah. Kami memang tahu pihak mereka (KPC) sedang meminta pengajuan insetif kepada pemerintah mengenai pembangunan kilang minyak disini," ujar Ali.
Menurut dia, realisasi penambahan kilang minyak mentah di Indonesia, semuanya itu berada di tangan pemerintah yang baru akan menunjuk Pertamina untuk menjalankan tugas tertentu jika memang diperlukan.
Selain itu, Ali menjelaskan, untuk kepastian mengenai pembuatan kilang minyak tersebut, pemerintah mempunyai Term of Reference (ToR) berisi kondisi keadaan dan aktualisasi penambahan armada kilang minyak di dalam negeri ini.
"Pemerintah itu yang memegang penuh atas pembuatan kilang minyak mentah ini, kalau kami diberikan tugas jika saat diperlukan saja. Tapi, yang pasti pemerintah punya ToR untuk penambahan armada kilang minyak ini," tegas dia. (Dis/Nur)
Hal ini diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir ketika ditemui dalam acara Workshop Media Pertamina tentang Update Pelaksanaan Deck Raising LIMA Platform PHE ONWJ dan Pro Conts pembangunan Pelabuhan Cilamaya terhadap produksi migas offshore Jawa Barat di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (20/9/2013).
"Kami sendiri belum dapat informasi yang resmi dari pihak pemerintah. Kami memang tahu pihak mereka (KPC) sedang meminta pengajuan insetif kepada pemerintah mengenai pembangunan kilang minyak disini," ujar Ali.
Menurut dia, realisasi penambahan kilang minyak mentah di Indonesia, semuanya itu berada di tangan pemerintah yang baru akan menunjuk Pertamina untuk menjalankan tugas tertentu jika memang diperlukan.
Selain itu, Ali menjelaskan, untuk kepastian mengenai pembuatan kilang minyak tersebut, pemerintah mempunyai Term of Reference (ToR) berisi kondisi keadaan dan aktualisasi penambahan armada kilang minyak di dalam negeri ini.
"Pemerintah itu yang memegang penuh atas pembuatan kilang minyak mentah ini, kalau kami diberikan tugas jika saat diperlukan saja. Tapi, yang pasti pemerintah punya ToR untuk penambahan armada kilang minyak ini," tegas dia. (Dis/Nur)
