Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, fit and proper test pimpinan lembaga negara yang dilakukan DPR pasti berhubungan dengan kepentingan fraksi partai politik. Ia pun menegaskan, dalam uji kelayakan dan kepatutan itu pasti ada deal-deal politik.
"Apakah perlu DPR melakukan fit and proper test? Ini pasti ada deal, omong kosong jika tidak ada deal," ungkap Marzuki di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Ia pun ingin agar wewenang yang di berikan kepada anggota DPR harus dievaluasi kembali.
"Tidak semuanya kewenangan itu harus di DPR. Ditetapkan oleh DPR, independensinya diragukan. Karena DPR diisi oleh kader partai politik, politisi itu selalu ada interest (kepentingan). Jarang memikirkan negara," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, pemilihan pejabat negara sebaiknya tidak sepenuhnya dilimpahkan ke legislatif, karena rentan terhadap kepentingan kelompok. "DPR tidak mungkin melakukan fit and proper test hanya 1 kali pertemuan," tegasnya. (Mut)
"Apakah perlu DPR melakukan fit and proper test? Ini pasti ada deal, omong kosong jika tidak ada deal," ungkap Marzuki di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Ia pun ingin agar wewenang yang di berikan kepada anggota DPR harus dievaluasi kembali.
"Tidak semuanya kewenangan itu harus di DPR. Ditetapkan oleh DPR, independensinya diragukan. Karena DPR diisi oleh kader partai politik, politisi itu selalu ada interest (kepentingan). Jarang memikirkan negara," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, pemilihan pejabat negara sebaiknya tidak sepenuhnya dilimpahkan ke legislatif, karena rentan terhadap kepentingan kelompok. "DPR tidak mungkin melakukan fit and proper test hanya 1 kali pertemuan," tegasnya. (Mut)
