Ketua DPR Marzuki Alie menilai kebijakan industri mobil murah jangan dibenturkan dengan persoalan kemacetan. Menurutnya, jika wacana itu terus disandingkan akan menimbulkan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia.
"Nggak usah diributkan soal industrialisasi (mobil murah). Jika ini diributkan, ini akan membuat rakyat kita jadi bodoh lho," kata Marzuki di Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Marzuki menerangkan, kebijakan mobil murah berguna untuk memperkuat industri otomotif Tanah Air untuk menghadapi era globalisasi. Sehingga yang perlu didukung ialah pembangunan industri.
"Persoalan kemacetan jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Bangun industri itu penting, ada lokomotif yang harus kita kedepankan," terang Marzuki.
Terkait keberatan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang menyurati Pemerintahan SBY agar mengkaji ulang kebijakan tersebut karena akan berdampak pada kepadatan kendaraan di jalan-jalan Ibukota, Marzuki menegaskan persoalan itu harus diselesaiakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Persoalan macet mari kita bantu urusin, bagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-sebaiknya. Itu kewajiban dari pada pemerintah daerah. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Ini ngawur kita," pungkas Marzuki. (Ali/Sss)
"Nggak usah diributkan soal industrialisasi (mobil murah). Jika ini diributkan, ini akan membuat rakyat kita jadi bodoh lho," kata Marzuki di Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Marzuki menerangkan, kebijakan mobil murah berguna untuk memperkuat industri otomotif Tanah Air untuk menghadapi era globalisasi. Sehingga yang perlu didukung ialah pembangunan industri.
"Persoalan kemacetan jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Bangun industri itu penting, ada lokomotif yang harus kita kedepankan," terang Marzuki.
Terkait keberatan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang menyurati Pemerintahan SBY agar mengkaji ulang kebijakan tersebut karena akan berdampak pada kepadatan kendaraan di jalan-jalan Ibukota, Marzuki menegaskan persoalan itu harus diselesaiakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Persoalan macet mari kita bantu urusin, bagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-sebaiknya. Itu kewajiban dari pada pemerintah daerah. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Ini ngawur kita," pungkas Marzuki. (Ali/Sss)
