Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memikirkan koalisi partai usai Pemilu legislatif 2014. Hal ini akan dilakukan bila tidak ada partai yang mendapatkan 30 persen suara dalam pileg nanti.
"Hampir pasti Pileg 2014 tak mungkin ada yang mendapatkan 30 persen. Pemerintahan harus 50 plus satu. Tidak ada partai melebihi 25 persen. Itu berdasar hasil survei. Perolehan paling tinggi 17 persen," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jalan Pintu Air Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2013).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, PKB belum memiliki ketetapan untuk berkoalisi dengan partai tertentu. Termasuk opsi koalisi dengan partai Islam yang menggunakan kendaraan Poros Tengah Jilid II.
"Sebetulnya koalisi tidak bisa dipatok poros tengah atau tidak. Tapi bertemunya idealisme, ideologi, agar interest (kepentingan) yang ada, tidak berkembang liar," jelas Cak Imin.
Politisi yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan koalisi pasti terjadi. Namun, siapa bergabung dengan siapa, semua partai masih saling menjajaki.
"Makanya, hasil Pileg menjadi ukuran koalisi, itu berdasar kombinasi hasil survei elektabilitas menuju koalisi. Seorang presiden dan capres harus didukung 50 plus satu persen. Sistem politik kita tidak mungkin tanpa koalisi," tandas Muhaimin. (Mvi/Ism)
"Hampir pasti Pileg 2014 tak mungkin ada yang mendapatkan 30 persen. Pemerintahan harus 50 plus satu. Tidak ada partai melebihi 25 persen. Itu berdasar hasil survei. Perolehan paling tinggi 17 persen," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jalan Pintu Air Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2013).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, PKB belum memiliki ketetapan untuk berkoalisi dengan partai tertentu. Termasuk opsi koalisi dengan partai Islam yang menggunakan kendaraan Poros Tengah Jilid II.
"Sebetulnya koalisi tidak bisa dipatok poros tengah atau tidak. Tapi bertemunya idealisme, ideologi, agar interest (kepentingan) yang ada, tidak berkembang liar," jelas Cak Imin.
Politisi yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan koalisi pasti terjadi. Namun, siapa bergabung dengan siapa, semua partai masih saling menjajaki.
"Makanya, hasil Pileg menjadi ukuran koalisi, itu berdasar kombinasi hasil survei elektabilitas menuju koalisi. Seorang presiden dan capres harus didukung 50 plus satu persen. Sistem politik kita tidak mungkin tanpa koalisi," tandas Muhaimin. (Mvi/Ism)
