Gubernur Joko Widodo menyatakan tidak menandatangani izin pembangunan 14 mal baru di DKI Jakarta. Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu menganggap jumlah mal di Jakarta sudah terlalu banyak.
Namun demikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah memberlakukan moratorium mal atau penghentian sementara, izin pembangunan pusat perbelanjaan.
Ahok, sapaan Basuki meluruskan pernyataan Jokowi. Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa memberikan izin pendirian mal kecuali bila dua moda transportasi massal yaitu MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorel telah telah rampung dan mulai beroperasi.
Nantinya, kata Ahok, lokasi stasiun MRT dan monorel tersebut, selain dijadikan tempat naik turun dan transit penumpang, juga akan dibangun mal atau pusat perbelanjaan.
"MRT sudah jalan, transportasi masal sudah jalan, dan nanti mereka bisa bangun mal di stasiun-stasiun di MRT itu. Nanti kalau mau rombak total Tanah Abang, juga boleh," kata politisi Gerindra itu di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (22/9/2013).
Ia pun mengatakan, bila dua transportasi massal itu mulai beroperasi, pihaknya juga akan memberikan izin pihak swasta membangun mal di sekitar lingkar Plaza Indonesia. Namun konsekuensinya, tarif parkir kendaraan di sana akan diberlakukan dengan harga selangit.
Jadi kalau nanti mobil nekat masuk, bayar 50 ribu. Itu kan lumayan, kalau berapa mobil saja bisa masuk 50 miliar ke kantong DKI," kata Ahok.
Jokowi menegaskan tidak akan memberikan izin pembangunan mal di Jakarta. Jokowi mengaku saat ini ada 14 surat izin pembangunan mal yang mengantre untuk diteken.
"Ya stop. Itu dalam artian saya tidak tanda tangan itu lagi. Yang dulu masih banyak izinnya yang nunggu, kalau nggak keliru ada 14 mal. Itu yang belum direalisasi," ujar Jokowi.
Menurut laporan yang ia terima, Jakarta merupakan kota dengan jumlah mal terbanyak di dunia yaitu mencapai 173 pusat belanja modern. Jumlah itu, lanjut Jokowi, sudah sangat banyak, apalagi ditambah lagi dengan membangun 14 mal akan membuat tata ruang di Jakarta semakin semrawut.
"Ya memang sudah kebanyakan. Idealnya... hehe nggak ada. Digugat pengusaha? Yang melarang siapa sih? Saya nggak keluarin izin aja kok. Hehe," kata mantan walikota Surakarta itu. (Ein/Ism)
Namun demikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah memberlakukan moratorium mal atau penghentian sementara, izin pembangunan pusat perbelanjaan.
Ahok, sapaan Basuki meluruskan pernyataan Jokowi. Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa memberikan izin pendirian mal kecuali bila dua moda transportasi massal yaitu MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorel telah telah rampung dan mulai beroperasi.
Nantinya, kata Ahok, lokasi stasiun MRT dan monorel tersebut, selain dijadikan tempat naik turun dan transit penumpang, juga akan dibangun mal atau pusat perbelanjaan.
"MRT sudah jalan, transportasi masal sudah jalan, dan nanti mereka bisa bangun mal di stasiun-stasiun di MRT itu. Nanti kalau mau rombak total Tanah Abang, juga boleh," kata politisi Gerindra itu di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (22/9/2013).
Ia pun mengatakan, bila dua transportasi massal itu mulai beroperasi, pihaknya juga akan memberikan izin pihak swasta membangun mal di sekitar lingkar Plaza Indonesia. Namun konsekuensinya, tarif parkir kendaraan di sana akan diberlakukan dengan harga selangit.
Jadi kalau nanti mobil nekat masuk, bayar 50 ribu. Itu kan lumayan, kalau berapa mobil saja bisa masuk 50 miliar ke kantong DKI," kata Ahok.
Jokowi menegaskan tidak akan memberikan izin pembangunan mal di Jakarta. Jokowi mengaku saat ini ada 14 surat izin pembangunan mal yang mengantre untuk diteken.
"Ya stop. Itu dalam artian saya tidak tanda tangan itu lagi. Yang dulu masih banyak izinnya yang nunggu, kalau nggak keliru ada 14 mal. Itu yang belum direalisasi," ujar Jokowi.
Menurut laporan yang ia terima, Jakarta merupakan kota dengan jumlah mal terbanyak di dunia yaitu mencapai 173 pusat belanja modern. Jumlah itu, lanjut Jokowi, sudah sangat banyak, apalagi ditambah lagi dengan membangun 14 mal akan membuat tata ruang di Jakarta semakin semrawut.
"Ya memang sudah kebanyakan. Idealnya... hehe nggak ada. Digugat pengusaha? Yang melarang siapa sih? Saya nggak keluarin izin aja kok. Hehe," kata mantan walikota Surakarta itu. (Ein/Ism)
