Gerakan Bersama (Geber) Buruh BUMN menggelar aksi di sekitar bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Senin (23/9/2013). Mereka akan menyuarakan tuntutannya, mengenai penghapusan sistem kerja outsourcing.
Buruh yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut, rencananya akan menggeruduk kantor Kementerian BUMN, lalu begerak menuju Gedung DPR RI.
Judi, selaku koordinator Aksi perwakilan FSPMI mengatakan, Geber BUMN menuntut dihapuskannya outsourcing dan diangkatnya para karyawan tersebut. Karena dianggap membuat pekerja outsourcing menderita.
"Tidak boleh ada outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, tak ada lagi buruh-buruh menderita di perusahaan negara sendiri," kata Judi dalam orasinya.
Judi menganggap, dengan sistem outsourcing perusahaan-perusahaan BUMN lepas tangan saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Padahal menurutnya, mereka sudah bekerja puluhan tahun.
"Mereka lepas tangan dari kecelakaan-kecelakaan kerja terhadap pekerja-pekerja outsourcing tersebut. Kami ingin negara tanggung jawab, peduli dengan kami sudah bekerja sekian tahun.
"Padahal kami secara undang-undang harusnya sudah dilindungi, dan mendapatkan hak sebagainya tapi setiap tahun kenyataannya tidak," sambung Judi.
Judi menegaskan, persoalan-persoalan yang mereka tuntut normatif. Hanya hak-hak mereka sebagai pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun diberikan dengan diangkat sebagai karyawan tetap. (Tnt/Mut)
Buruh yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut, rencananya akan menggeruduk kantor Kementerian BUMN, lalu begerak menuju Gedung DPR RI.
Judi, selaku koordinator Aksi perwakilan FSPMI mengatakan, Geber BUMN menuntut dihapuskannya outsourcing dan diangkatnya para karyawan tersebut. Karena dianggap membuat pekerja outsourcing menderita.
"Tidak boleh ada outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, tak ada lagi buruh-buruh menderita di perusahaan negara sendiri," kata Judi dalam orasinya.
Judi menganggap, dengan sistem outsourcing perusahaan-perusahaan BUMN lepas tangan saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Padahal menurutnya, mereka sudah bekerja puluhan tahun.
"Mereka lepas tangan dari kecelakaan-kecelakaan kerja terhadap pekerja-pekerja outsourcing tersebut. Kami ingin negara tanggung jawab, peduli dengan kami sudah bekerja sekian tahun.
"Padahal kami secara undang-undang harusnya sudah dilindungi, dan mendapatkan hak sebagainya tapi setiap tahun kenyataannya tidak," sambung Judi.
Judi menegaskan, persoalan-persoalan yang mereka tuntut normatif. Hanya hak-hak mereka sebagai pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun diberikan dengan diangkat sebagai karyawan tetap. (Tnt/Mut)
