Meski kasus gizi buruk Kabupaten Bima yang menempati urutan teratas se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tak menghalangi puluhan istri pejabat Pemkab Bima plesiran massal ke Thailand. Tur para ibu-ibu PKK ke Negeri Gajah Putih itu pun menuai protes berbagai pihak karena diduga menggunakan dana APBD Bima.
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Senin (23/9/2013), puluhan mahasiswa berunjuk rasa menyoroti ketidakpekaan para istri pejabat Pemkab Bima yang berlibur ke Thailand. Pendemo menuding mereka tidak malu berangkat plesiran di saat Kabupaten Bima menyandang peringkat teratas kasus penderita Gizi Buruk dan Gizi Kurang se-Provinsi NTB 2013.
"Angka kasus gizi buruk di Bima tertinggi se-NTB, tapi kenapa istri pejabat yang merupakan pengurus PKK tidak memperhatikan rakyat tapi malah jalan-jalan ke Thailand? Lebih baik uang APDB yang digunakan untuk rakyat," kata salah seorang mahasiswa, Mustamin.
Sebanyak 40 istri pejabat Kabupaten Bima, Minggu 22 September 2013 berangkat ke Thailand. Para istri diantar para suami dengan menggunakan mobil berplat merah menuju Bandara Sultan Muhammad Shalahudin, Bima. Mereka pun masuk ke ruang VIP bandara menunggu keberangkatan pesawat.
Liburan massal itu menuai reaksi berbagai pihak termasuk asal-muasal dana plesiran. Keberangkatan peserta tur yang merupakan kader PKK Pemkab Bima itu berdekatan waktunya dengan pemberian dana hibah Rp 1 miliar bagi organisasi PKK dari Pemkab Bima.
"Sesuai SK Bupati seharusnya mengalokasikan dana untuk pemberantasan gizi buruk supaya masyarakatnya tertangani," kata anggota DPRD Bima, Sri Mulyati.
Kisah ironis penderita gizi buruk di Kabupaten Bima sangat memprihatinkan. Saat ini terdapat hampir 6 ribu balita gizi buruk pada 2013 dan sejumlah pasien terbengkalai selama 15 tahun lebih dan tak tertangani RSUD Bima. (Adi/Yus)
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Senin (23/9/2013), puluhan mahasiswa berunjuk rasa menyoroti ketidakpekaan para istri pejabat Pemkab Bima yang berlibur ke Thailand. Pendemo menuding mereka tidak malu berangkat plesiran di saat Kabupaten Bima menyandang peringkat teratas kasus penderita Gizi Buruk dan Gizi Kurang se-Provinsi NTB 2013.
"Angka kasus gizi buruk di Bima tertinggi se-NTB, tapi kenapa istri pejabat yang merupakan pengurus PKK tidak memperhatikan rakyat tapi malah jalan-jalan ke Thailand? Lebih baik uang APDB yang digunakan untuk rakyat," kata salah seorang mahasiswa, Mustamin.
Sebanyak 40 istri pejabat Kabupaten Bima, Minggu 22 September 2013 berangkat ke Thailand. Para istri diantar para suami dengan menggunakan mobil berplat merah menuju Bandara Sultan Muhammad Shalahudin, Bima. Mereka pun masuk ke ruang VIP bandara menunggu keberangkatan pesawat.
Liburan massal itu menuai reaksi berbagai pihak termasuk asal-muasal dana plesiran. Keberangkatan peserta tur yang merupakan kader PKK Pemkab Bima itu berdekatan waktunya dengan pemberian dana hibah Rp 1 miliar bagi organisasi PKK dari Pemkab Bima.
"Sesuai SK Bupati seharusnya mengalokasikan dana untuk pemberantasan gizi buruk supaya masyarakatnya tertangani," kata anggota DPRD Bima, Sri Mulyati.
Kisah ironis penderita gizi buruk di Kabupaten Bima sangat memprihatinkan. Saat ini terdapat hampir 6 ribu balita gizi buruk pada 2013 dan sejumlah pasien terbengkalai selama 15 tahun lebih dan tak tertangani RSUD Bima. (Adi/Yus)
