Sampai saat ini Provinsi Papua Barat belum mengirimkan data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut dikarenakan, sumber daya manusia (SDM) di Papua Barat, belum banyak mengerti teknologi, kondisi geografis yang ekstrim, dan pencatatan data yang masih manual.
"Untuk di Papua Barat hanya terdapat pemasukan data hanya gunakan satu server dan satu laptop. Jaringan yang paling bagus di Sorong, selain di Sorong itu akses internet susah itu kendalanya," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2013).
Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, Papua Barat belum signifikan mendapatkan data DPS, DPSHP dari KPU Kabupaten/Kota setempat. Akibatnya, DPT untuk Papua Barat belum mendapatkan hasil akhir.
"DPS, DPSHP, Papua Barat belum signifikan. Maka DPT belum valid. Karena tidak bisa dilakukan secara sistemik maka dilakukan secara manual," ujar Husni.
Seperti data dari KPU yang diperlihatkan Husni, dari 497 kabupaten/kota jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebanyak 190.463.184 DPS manual 187.997.268, DPSHP manual 182.752.515, DPS sidalih 166.752.515, DPS Sidalih 166.396.014 dan data sidalih DPSHP 181.140.282 dengan presentase 99% terpenuhi. Namun, dari keseluruhan data tersebut Papua Barat masih kosong.
Namun meskipun begitu, Husni menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan melakukan komunikasi secara update, agar permasalahan yang ada di Papua Barat bisa segera diselesaikan sebelum penetapan akhir DPT 13 Oktober mendatang. (Mvi/Mut)
"Untuk di Papua Barat hanya terdapat pemasukan data hanya gunakan satu server dan satu laptop. Jaringan yang paling bagus di Sorong, selain di Sorong itu akses internet susah itu kendalanya," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2013).
Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, Papua Barat belum signifikan mendapatkan data DPS, DPSHP dari KPU Kabupaten/Kota setempat. Akibatnya, DPT untuk Papua Barat belum mendapatkan hasil akhir.
"DPS, DPSHP, Papua Barat belum signifikan. Maka DPT belum valid. Karena tidak bisa dilakukan secara sistemik maka dilakukan secara manual," ujar Husni.
Seperti data dari KPU yang diperlihatkan Husni, dari 497 kabupaten/kota jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebanyak 190.463.184 DPS manual 187.997.268, DPSHP manual 182.752.515, DPS sidalih 166.752.515, DPS Sidalih 166.396.014 dan data sidalih DPSHP 181.140.282 dengan presentase 99% terpenuhi. Namun, dari keseluruhan data tersebut Papua Barat masih kosong.
Namun meskipun begitu, Husni menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan melakukan komunikasi secara update, agar permasalahan yang ada di Papua Barat bisa segera diselesaikan sebelum penetapan akhir DPT 13 Oktober mendatang. (Mvi/Mut)
