Kehadiran mobil murah pelan-pelan mulai menuai kritik. Setelah muncul penolakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil murah juga memicu sentimen kekhawatiran membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Lebih jauh, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menggiring Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melanjutkan penurunannya.
Dikutip dari Riset MNC Securities, Selasa (24/9/2013), penjualan mobil murah yang mengusung konsep Low Cost Green Car (LCGC) berpotensi melonjak besar.
Namun disisi lain, pemerintah justru tengah kesulitan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Investor kembali berfikir rasional dan fokus atas defisit yang terjadi di dalam negeri dan akan diperparah dengan diterapkannya program mobil murah," ungkap riset tersebut.
Seperti diketahui, program mobil murah yang semula ditunggu-tunggu masyarakat, berubah menjadi perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan Pemrov DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung mengirimkan surat yang ditujukan kepada Wakil Presiden Boediono.
Jokowi menilai kehadiran mobil murah justru akan menambah kepadatan lalu lintas di ibukota. Untuk menyiasatinya, Pemprov DKI Jakarta bahkan secara khusus akan mengenakan pajak untuk kendaraan murah.
Penolakan Jokowi pun memancing Wapres untuk angkat bicara. Ingin meredakan suasana, Boediono memastikan pemerintah tidak akan angkat tangan mengatasi kemungkinan munculnya dampak dari kebijakan mobil murah di ibukota. (Shd)
Lebih jauh, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menggiring Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melanjutkan penurunannya.
Dikutip dari Riset MNC Securities, Selasa (24/9/2013), penjualan mobil murah yang mengusung konsep Low Cost Green Car (LCGC) berpotensi melonjak besar.
Namun disisi lain, pemerintah justru tengah kesulitan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Investor kembali berfikir rasional dan fokus atas defisit yang terjadi di dalam negeri dan akan diperparah dengan diterapkannya program mobil murah," ungkap riset tersebut.
Seperti diketahui, program mobil murah yang semula ditunggu-tunggu masyarakat, berubah menjadi perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan Pemrov DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung mengirimkan surat yang ditujukan kepada Wakil Presiden Boediono.
Jokowi menilai kehadiran mobil murah justru akan menambah kepadatan lalu lintas di ibukota. Untuk menyiasatinya, Pemprov DKI Jakarta bahkan secara khusus akan mengenakan pajak untuk kendaraan murah.
Penolakan Jokowi pun memancing Wapres untuk angkat bicara. Ingin meredakan suasana, Boediono memastikan pemerintah tidak akan angkat tangan mengatasi kemungkinan munculnya dampak dari kebijakan mobil murah di ibukota. (Shd)
