Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan rencana investasi perusahaan petrokimia, Honam Petrochemical Corporation di Indonesia masih saja terganjal persoalan lahan. Sayap usaha dari Lotte Group ini terus berunding dengan PT Krakatau Steel Tbk untuk menyelesaikan pembelian tanah.
"Masih berunding masalah lahan. Tapi Honam sudah mengirim timnya ke Krakatau Steel untuk membeli tanahnya," ujar dia saat ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku telah menetapkan batas waktu penuntasan pembelian lahan Honam pada bulan lalu. Tenggat waktu ini diperlukan karena harga tanah selalu mengalami peningkatan.
"Mudah-mudahan bisa tahun ini (selesai). Kalau saya yang menentukan waktunya, itu bulan lalu. Sebab harga tanah kan ada referensi harganya," tukasnya.
Diakui Hidayat, masalah investasi pembangunan pabrik petrokimia dari Honam masuk dalam pembahasan Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan BI. Pasalnya, investasi kilang minyak sebanyak 3 unit dan pabrik petrokimia merupakan persyaratan utama atau mutlak yang dibutuhkan untuk mengurangi impor minyak.
"Kilang dan pabrik ini harus berdiri dalam kurun waktu lima tahun lagi. Kalau tidak, impor kita akan tetap besar," tegas Hidayat. (Fik/Shd)
"Masih berunding masalah lahan. Tapi Honam sudah mengirim timnya ke Krakatau Steel untuk membeli tanahnya," ujar dia saat ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku telah menetapkan batas waktu penuntasan pembelian lahan Honam pada bulan lalu. Tenggat waktu ini diperlukan karena harga tanah selalu mengalami peningkatan.
"Mudah-mudahan bisa tahun ini (selesai). Kalau saya yang menentukan waktunya, itu bulan lalu. Sebab harga tanah kan ada referensi harganya," tukasnya.
Diakui Hidayat, masalah investasi pembangunan pabrik petrokimia dari Honam masuk dalam pembahasan Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan BI. Pasalnya, investasi kilang minyak sebanyak 3 unit dan pabrik petrokimia merupakan persyaratan utama atau mutlak yang dibutuhkan untuk mengurangi impor minyak.
"Kilang dan pabrik ini harus berdiri dalam kurun waktu lima tahun lagi. Kalau tidak, impor kita akan tetap besar," tegas Hidayat. (Fik/Shd)
