Di Hari Kontrasepsi Sedunia, Badan kependudukan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadakan temu nasional keluarga berencana. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden, Budiono menyebutkan bahwa BKKBN perlu mencari format baru dalam melaksanakan kebijaksanaannya.
Kebijaksanaan itu, disebut Budiono adalah koordinasi kebijakan hingga daerah-daerah dalam konteks sistem politik yang baru, bukan lagi jalur komando.
Melihat hal tersebut, Kepala BKKBN mengatakan bahwa sistem politik yang dimaksud adalah adanya peran BKKBN dalam proses politik. Contohnya, proses Pikada, atau bahkan pemilihan calon pimpinan daerah dan calon presiden.
"Kita diminta mampu untuk masuk dalam isu kependudukan atau KB. Sehingga begitu mereka terpilih, kita akan melihat janji kampanyenya dengan melihat struktur kerjanya selama 5 tahun. Kalau KB nggak ada, berarti anggarannya nggak masuk.
Jika para tokoh politik ini merespons program, disebut Fasli, akan ada insentif yang disediakan sebesar 2,6 triliun. "Ini contoh refleksi politik. Kita berharap upaya ini sudah dibuat di dokumen perencanaan dalam kegiatan Tahunan. Tapi sekali lagi hal ini membutuhkan tenaga yang banyak dan kesabaran untuk menggedor isu ini".
Fasli mengakui, meskipun tidak semua pimpinan daerah punya kepedulian terhadap program KB, tapi ia setuju dengan ungkapan wapres yang menyatakan bahwa KB punya dampak jangka panjang terhadap kepemimpinan suatu daerah.
Sebelumnya wapres menyebutkan bahwa siklus politik memang pendek yaitu lima tahunan. Tapi KB dampaknya besar dan jangka panjang.
(Fit/Abd)
Kebijaksanaan itu, disebut Budiono adalah koordinasi kebijakan hingga daerah-daerah dalam konteks sistem politik yang baru, bukan lagi jalur komando.
Melihat hal tersebut, Kepala BKKBN mengatakan bahwa sistem politik yang dimaksud adalah adanya peran BKKBN dalam proses politik. Contohnya, proses Pikada, atau bahkan pemilihan calon pimpinan daerah dan calon presiden.
"Kita diminta mampu untuk masuk dalam isu kependudukan atau KB. Sehingga begitu mereka terpilih, kita akan melihat janji kampanyenya dengan melihat struktur kerjanya selama 5 tahun. Kalau KB nggak ada, berarti anggarannya nggak masuk.
Jika para tokoh politik ini merespons program, disebut Fasli, akan ada insentif yang disediakan sebesar 2,6 triliun. "Ini contoh refleksi politik. Kita berharap upaya ini sudah dibuat di dokumen perencanaan dalam kegiatan Tahunan. Tapi sekali lagi hal ini membutuhkan tenaga yang banyak dan kesabaran untuk menggedor isu ini".
Fasli mengakui, meskipun tidak semua pimpinan daerah punya kepedulian terhadap program KB, tapi ia setuju dengan ungkapan wapres yang menyatakan bahwa KB punya dampak jangka panjang terhadap kepemimpinan suatu daerah.
Sebelumnya wapres menyebutkan bahwa siklus politik memang pendek yaitu lima tahunan. Tapi KB dampaknya besar dan jangka panjang.
(Fit/Abd)
