Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan tidak hanya pemerintah pusat yang diuntungkan oleh kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Kebijakan tersebut juga menguntungkan rakyat.
"Bicara keuntungan, semua untung. Pemerintah untung lewat devisa, dari devisa balik ke rakyat. Jadi rakyat juga untung, karena negara kan punya rakyat," kata Sutan dalam perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Sutan mengatakan keuntungan mobil murah melakui kebijakan low cost green car (LCGC) itu tidak bisa disebut hanya menguntungkan Partai Demokrat sebagai penyokong utama pemerintahan SBY. Menurut dia, memang kebetulan SBY merupakan Ketua Umum Demokrat.
"Jangan apa-apa Demokrat diuntungkan. Kan negara ini koalisi, ada partai lain juga kan," imbuhnya.
Sutan menilai, kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini berguna untuk menangkal serangan pasar bebas pada 2015 mendatang. Pada masa mendatang, diperkirakan mobil-mobil luar negeri semakin merajalela di Indonesia. Sehingga dengan program mobil murah itu, serangan mobil luar negeri bisa dikendalikan.
"Kalau kita tidak bikin murah ini, mobil dari luar nanti saat pasar bebas 2015, kita nggak bisa apa-apa. Saat kita ada mobil murah, mobil mereka nggak laku," ungkap Sutan.
Kebijakan mobil murah itu dinilai politis karena diluncurkan jelang pemilihan umum. Menurut Analis Kebijakan Publik Dinna Wisnu, hanya pemerintah yang berkuasa saat inilah yang diuntungkan dengan kebijakan ini.
Dinna menjelaskan, dengan kebijakan ini pemerintah tampak ingin mendorong masyarakat Indonesia dari berbagai elemen untuk membeli mobil-mobil yang sedang dipasarkan sekarang. Implikasi dari pembelian mobil itu, akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi itu kan dari konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini jadi masalah, untuk pemerintah baru nanti yang akan terpilih. Yang baru yang akan membereskan," kata Dinna. (Eks/Sss)
"Bicara keuntungan, semua untung. Pemerintah untung lewat devisa, dari devisa balik ke rakyat. Jadi rakyat juga untung, karena negara kan punya rakyat," kata Sutan dalam perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Sutan mengatakan keuntungan mobil murah melakui kebijakan low cost green car (LCGC) itu tidak bisa disebut hanya menguntungkan Partai Demokrat sebagai penyokong utama pemerintahan SBY. Menurut dia, memang kebetulan SBY merupakan Ketua Umum Demokrat.
"Jangan apa-apa Demokrat diuntungkan. Kan negara ini koalisi, ada partai lain juga kan," imbuhnya.
Sutan menilai, kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini berguna untuk menangkal serangan pasar bebas pada 2015 mendatang. Pada masa mendatang, diperkirakan mobil-mobil luar negeri semakin merajalela di Indonesia. Sehingga dengan program mobil murah itu, serangan mobil luar negeri bisa dikendalikan.
"Kalau kita tidak bikin murah ini, mobil dari luar nanti saat pasar bebas 2015, kita nggak bisa apa-apa. Saat kita ada mobil murah, mobil mereka nggak laku," ungkap Sutan.
Kebijakan mobil murah itu dinilai politis karena diluncurkan jelang pemilihan umum. Menurut Analis Kebijakan Publik Dinna Wisnu, hanya pemerintah yang berkuasa saat inilah yang diuntungkan dengan kebijakan ini.
Dinna menjelaskan, dengan kebijakan ini pemerintah tampak ingin mendorong masyarakat Indonesia dari berbagai elemen untuk membeli mobil-mobil yang sedang dipasarkan sekarang. Implikasi dari pembelian mobil itu, akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi itu kan dari konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini jadi masalah, untuk pemerintah baru nanti yang akan terpilih. Yang baru yang akan membereskan," kata Dinna. (Eks/Sss)
