Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan penjaringan calon Kapolri hingga terpilihnya Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman, diapresiasi. Hal ini karena pemerintah melibatkan elemen masyarakat dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
"Prosesnya saya suka, karena Presiden gunakan Kompolnas, dalam seleksi lakukan publik konsultasi, masyarakat umum diajak, ada KontraS, Imparsial, dan seterusnya," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Eva mengatakan, rekomendasi Sutarman menjadi Kapolri oleh Pemerintah juga paling pas karena dia memiliki pengalaman yang cukup.
"Sampailah rekomendasi Sutarman yang memiliki kualifikasi administrasi paling pas, pernah jadi Kapolda, dia juga Kabareskrim, itu bekal yang cukup. Angkatan dia juga pas dengan Jenderal Muldoko (Panglima TNI), sehingga relasi asimetris (hubungan yang kurang harmonis) TNI-Polri tidak akan terjadi. Overlaping (tumpang tindih) TNI-Polri bisa diselesaikan dengan baik," ujar politisi PDIP itu.
Mengenai pemberantasan korupsi di tubuh Polri, dia berharap Sutarman mampu mereformasi Korps Bayangkara tersebut. Meski diakuinya, banyak Jenderal di Indonesia saat ini tidak ada yang miskin.
"Sekarang begini saja, tidak ada Jenderal baik TNI-Polri di Indonesia yang miskin, ini kan jadi ada persoalan kok sugih men (kaya sekali). Jenderal Muldoko (Panglima TNI) juga seperti itu. Nah, Tarman sekarang kalau jadi Kapolri ada peluang untuk lakukan reformasi, sekarang dia bukan bawahan. Rank top, pejabat tinggi," ujar dia.
"Nah itu yang jadi pertanyaan ada komitmen politik tidak untuk lakukan reformasi Internal, dia punya nggak. Sekarang dia punya potensi karena ada kekuasan, tapi ada nggak skenario untuk itu?" tukas Eva. (Mvi/Mut)
"Prosesnya saya suka, karena Presiden gunakan Kompolnas, dalam seleksi lakukan publik konsultasi, masyarakat umum diajak, ada KontraS, Imparsial, dan seterusnya," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Eva mengatakan, rekomendasi Sutarman menjadi Kapolri oleh Pemerintah juga paling pas karena dia memiliki pengalaman yang cukup.
"Sampailah rekomendasi Sutarman yang memiliki kualifikasi administrasi paling pas, pernah jadi Kapolda, dia juga Kabareskrim, itu bekal yang cukup. Angkatan dia juga pas dengan Jenderal Muldoko (Panglima TNI), sehingga relasi asimetris (hubungan yang kurang harmonis) TNI-Polri tidak akan terjadi. Overlaping (tumpang tindih) TNI-Polri bisa diselesaikan dengan baik," ujar politisi PDIP itu.
Mengenai pemberantasan korupsi di tubuh Polri, dia berharap Sutarman mampu mereformasi Korps Bayangkara tersebut. Meski diakuinya, banyak Jenderal di Indonesia saat ini tidak ada yang miskin.
"Sekarang begini saja, tidak ada Jenderal baik TNI-Polri di Indonesia yang miskin, ini kan jadi ada persoalan kok sugih men (kaya sekali). Jenderal Muldoko (Panglima TNI) juga seperti itu. Nah, Tarman sekarang kalau jadi Kapolri ada peluang untuk lakukan reformasi, sekarang dia bukan bawahan. Rank top, pejabat tinggi," ujar dia.
"Nah itu yang jadi pertanyaan ada komitmen politik tidak untuk lakukan reformasi Internal, dia punya nggak. Sekarang dia punya potensi karena ada kekuasan, tapi ada nggak skenario untuk itu?" tukas Eva. (Mvi/Mut)
