Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya mengungkapkan proses pembelian 51 persen saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Suez International (Prancis) ditargetkan selesai awal tahun depan. Sebab, saat ini sedang dalam tahap due diligent atau pengkajian, begitu juga rencana pembelian 49 persen saham oleh PT Astratel (Singapura).
"Sama-sama lagi due diligent. Sudah jalan dari kemarin. Ya mudah-mudahan awal tahun Palyja jadi milik Jakpro. Kan Desember baru benerin administrasinya semua," ujar Budi Karya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Menurut Budi, pengkajian itu meliputi masalah teknis, keuangan, dan payung hukum. Ia mengatakan kemungkinan proses tersebut dapat diselesaikan pada akhir Oktober atau pertengahan November. Baru setelah itu akan dilakukan tahap negosiasi antara dua pihak, terutama soal besaran harga jual Palyja.
"Perkiraan Rp 750 miliar harganya untuk Jakpro. Berarti total bisa Rp 1,2 atau Rp 1,3 triliun. Due diligent itu kan sangat relatif sekali. Belum tentu tahu harga setelah itu. Kita belum lihat laporan keuangannya secara detil," tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bila pembelian tersebut berhasil dilakukan, Jakpro akan mengelola seluruh operasional perusahaan Palyja, mulai dari direktur utama hingga keuangan.
"Operasionalnya Jakpro yang pimpin, sudah ada perjanjian, Pembangunan Jaya 51 persen tapi yang nge-lead perusahaannya adalah Jakpro. Semuanya dari Jakpro," ujar Ahok, Selasa, 27 Agustus 2013.
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI akan memberikan kepercayaan kepada Jakpro dalam memimpin Palyja selama 5 tahun ke depan. Sebab, perusahaan DKI dalam bidang properti tersebut berencana akan go public atau penawaran saham (Initial Public Offering/IPO). Maka dari itu, Jakpro diberi kesempatan mengelola Palyja untuk menunjukkan kemampuannya apakah layak untuk go public. Walaupun kepemilikan saham terbesar oleh PT Pembangunan Jaya. (EKs)
"Sama-sama lagi due diligent. Sudah jalan dari kemarin. Ya mudah-mudahan awal tahun Palyja jadi milik Jakpro. Kan Desember baru benerin administrasinya semua," ujar Budi Karya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Menurut Budi, pengkajian itu meliputi masalah teknis, keuangan, dan payung hukum. Ia mengatakan kemungkinan proses tersebut dapat diselesaikan pada akhir Oktober atau pertengahan November. Baru setelah itu akan dilakukan tahap negosiasi antara dua pihak, terutama soal besaran harga jual Palyja.
"Perkiraan Rp 750 miliar harganya untuk Jakpro. Berarti total bisa Rp 1,2 atau Rp 1,3 triliun. Due diligent itu kan sangat relatif sekali. Belum tentu tahu harga setelah itu. Kita belum lihat laporan keuangannya secara detil," tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bila pembelian tersebut berhasil dilakukan, Jakpro akan mengelola seluruh operasional perusahaan Palyja, mulai dari direktur utama hingga keuangan.
"Operasionalnya Jakpro yang pimpin, sudah ada perjanjian, Pembangunan Jaya 51 persen tapi yang nge-lead perusahaannya adalah Jakpro. Semuanya dari Jakpro," ujar Ahok, Selasa, 27 Agustus 2013.
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI akan memberikan kepercayaan kepada Jakpro dalam memimpin Palyja selama 5 tahun ke depan. Sebab, perusahaan DKI dalam bidang properti tersebut berencana akan go public atau penawaran saham (Initial Public Offering/IPO). Maka dari itu, Jakpro diberi kesempatan mengelola Palyja untuk menunjukkan kemampuannya apakah layak untuk go public. Walaupun kepemilikan saham terbesar oleh PT Pembangunan Jaya. (EKs)
