Kencangnya praktik 'sawer uang' atau money politic dalam pelaksanaan pemilu kerap terjadi di Indonesia. Bahkan, tak sedikit dari para calon anggota legislatif (caleg) menggunakan modal besar untuk bisa mendapatkan simpati rakyat.
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menilai praktik politik dapat berdampak pada proses perjalanan demokrasi di Indonesia. Apalagi, politik uang juga menjadikan kaderisasi di partai politik menjadi tidak berjalan dengan baik.
"Karena kalau tidak dihentikan ya yang punya duit yang menang. Sedangkan kader inti yang berjuang justru tidak terpilih karena tidak punya uang, jadi Kaderisasi parpol menjadi lemah dan mandek," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Ketua DPP PKB ini mengatakan persoalan politik uang merupakan masalah yang sangat serius. Karena itu, politik uang harus segera diakhiri demi terciptanya demokrasi yang bersih, jujur dan adil.
"Fraksi PKB mengajak sekaligus mendorong semua elemen bangsa untuk melakukan gerakan nasional menuju Pileg dan Pilpres 2014 yang bersih, jujur, adil, bermartabat dan bebas dari kecurangan," cetusnya.
PKB, kata Marwan, sangat mendukung aturan KPU yang menyatakan partai politik wajib melaporkan dana kampanye. Sehingga transparansi biaya kampanye bisa terlihat secara jelas dan untuk menghindari adanya dana-dana 'siluman' alias dana yang tidak jelas sumbernya.
"PKB sangat setuju adanya PKPU No 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye untuk menghindari politik transaksional serta mencegah masuknya dana-dana yang tidak jelas asal muasalnya," tukas Marwan yang juga anggota komisi V DPR ini. (Eks)
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menilai praktik politik dapat berdampak pada proses perjalanan demokrasi di Indonesia. Apalagi, politik uang juga menjadikan kaderisasi di partai politik menjadi tidak berjalan dengan baik.
"Karena kalau tidak dihentikan ya yang punya duit yang menang. Sedangkan kader inti yang berjuang justru tidak terpilih karena tidak punya uang, jadi Kaderisasi parpol menjadi lemah dan mandek," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Ketua DPP PKB ini mengatakan persoalan politik uang merupakan masalah yang sangat serius. Karena itu, politik uang harus segera diakhiri demi terciptanya demokrasi yang bersih, jujur dan adil.
"Fraksi PKB mengajak sekaligus mendorong semua elemen bangsa untuk melakukan gerakan nasional menuju Pileg dan Pilpres 2014 yang bersih, jujur, adil, bermartabat dan bebas dari kecurangan," cetusnya.
PKB, kata Marwan, sangat mendukung aturan KPU yang menyatakan partai politik wajib melaporkan dana kampanye. Sehingga transparansi biaya kampanye bisa terlihat secara jelas dan untuk menghindari adanya dana-dana 'siluman' alias dana yang tidak jelas sumbernya.
"PKB sangat setuju adanya PKPU No 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye untuk menghindari politik transaksional serta mencegah masuknya dana-dana yang tidak jelas asal muasalnya," tukas Marwan yang juga anggota komisi V DPR ini. (Eks)
