Pemerintah berencana kembali mengeluarkan paket kebijakan atau stimulus lanjutan pada Oktober ini, setelah sebelumnya menelurkan empat paket kebijakan.
Kebijakan baru ini diharapkan memberikan dampak lanjutan dari paket kebijakan pertama, supaya momen investasi bisa terus dipertahankan.
Apa saja yang akan menjadi fokus dari stimulus lanjutan pemerintah indonesia itu?. Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri mengungkapkan ada dua hal yang harus segera dikeluarkan pemerintah.
"Tapi yang jelas yang harus dikeluarkan lepas dari ini adalah DNI (Daftar Negatif Investasi), revisi dari negative list. Di mana itu akan menjadi lebih investor friendly," ujar Chatib saat ditemui di Gedung DPR RI semalam yang ditulis, Kamis (3/10/2013).
Adapun hal lain, yang rencananya masuk dalam kebijakan lanjutan di oktober ini adalah mengenai penyederhanaan administrasi investasi. "Kemudian perampingan peraturan izin. Nanti detailnya ini tanya ke kepala BKPM yang baru," tegas dia.
Namun mengenai kebijakan-kebijakan di sektor lain, pemerintah masih akan terus tergantung dari situasi market Indonesia saat ini. Hal itu nantinya juga akan menentukan porsi seberapa besar dan seberapa banyak kebijakan itu dikeluarkan.
"Kita lihat dosisnya, kalau situasi market sudah stabil ya kan gak perlu tambah-tambah, dan nanti kalau perlu tambah ini (shutdown AS). Tapi kita sudah prepare,"tutupnya. (Yas/Nur)
Kebijakan baru ini diharapkan memberikan dampak lanjutan dari paket kebijakan pertama, supaya momen investasi bisa terus dipertahankan.
Apa saja yang akan menjadi fokus dari stimulus lanjutan pemerintah indonesia itu?. Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri mengungkapkan ada dua hal yang harus segera dikeluarkan pemerintah.
"Tapi yang jelas yang harus dikeluarkan lepas dari ini adalah DNI (Daftar Negatif Investasi), revisi dari negative list. Di mana itu akan menjadi lebih investor friendly," ujar Chatib saat ditemui di Gedung DPR RI semalam yang ditulis, Kamis (3/10/2013).
Adapun hal lain, yang rencananya masuk dalam kebijakan lanjutan di oktober ini adalah mengenai penyederhanaan administrasi investasi. "Kemudian perampingan peraturan izin. Nanti detailnya ini tanya ke kepala BKPM yang baru," tegas dia.
Namun mengenai kebijakan-kebijakan di sektor lain, pemerintah masih akan terus tergantung dari situasi market Indonesia saat ini. Hal itu nantinya juga akan menentukan porsi seberapa besar dan seberapa banyak kebijakan itu dikeluarkan.
"Kita lihat dosisnya, kalau situasi market sudah stabil ya kan gak perlu tambah-tambah, dan nanti kalau perlu tambah ini (shutdown AS). Tapi kita sudah prepare,"tutupnya. (Yas/Nur)
